KILAS JAMBI – Pilkada serentak sudah di depan mata, rakyat Jambi bersiap untuk menentukan siapa pemimpin daerah pilihan mereka. Para calon gubernur yang terdiri dari 2 pasangan calon (paslon) yaitu pasangan Romi Haryanto dan Sudirman yang merupakan paslon nomor urut 1 serta pasangan petahana Al Haris dan Abdullah Sani yang menjadi paslon bernomor urut 2.
Seperti yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi masa kampanye kedua paslon ini dimulai dari tanggal 24 September hingga 23 November 2024. Dalam masa kampanye yang tengah berlangsung ini kedua paslon telah melaksanakan debat pertama. Pada debat ini kedua calon gubernur telah memaparkan visi misi mereka jika terpilih menjadi Gubernur Jambi.
Menurut Suhendri, Kepala Program Pendidikan Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) visi misi yang dipaparkan oleh kedua paslon masih memberikan porsi kecil terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini diungkapkan di acara diskusi publik “Mengulik Visi Misi Calon Gubernur Jambi untuk Keadilan Lingkungan” yang diadakan pada hari Kamis, 7 November 2024 di Universitas Nurdin Hamzah.
“Paslon nomor 1 memiliki program Jambi Martabat Lestari yaitu pemberian bantuan sebesar Rp300 juta per desa. Jika dana ini digunakan untuk kegiatan pembukaan lahan misalnya tentu saja akan membahayakan kelestarian lingkungan,” kata Suhendri.
Suhendri juga menyebutkan program paslon nomor 1 yang akan menjadikan Geopark Merangin berkelas dunia. “Untuk paslon nomor 2 belum bervisi lingkungan meskipun dari studi yang dilakukan pada tahun 2022 luas lahan provinsi Jambi yang terbakar berkurang,” ujarnya.
Nurbaya, Direktur Yayasan Setara yang juga menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi publik mengatakan, bahwa isu pangan adalah isu yang wajib dimasukkan dalam visi misi kedua kandidat gubernur karena pangan sangat berkaitan dengan lingkungan.
Ia mengambil contoh kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dulu memiliki lahan persawahan yang luas dan menjadi lumbung padi Provinsi Jambi yang sekarang telah beralih fungsi, padahal kabupaten ini adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang pencegahan alih fungsi lahan pangan.
“Seharusnya ada evaluasi capaian dari pemerintah sebelumnya jadi jangan hanya melanjutkan saja,” kata Nurbaya.
Diskusi publik yang terlaksana atas kerjasama Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) dengan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) dan Yayasan Setara ini juga menghadirkan Suang Sitanggang yang merupakan koordinator simpul SIEJ Jambi. Dalam kesempatan ini Suang mengatakan bahwa janji politik calon petahana tidak terealisasi.
“Janji untuk Batanghari bersih tidak terealisasi hingga saat ini karena kita semua melihat kondisi sungai Batanghari yang masih kotor dan tercemar, sementara paslon nomor 1 tidak memasukkan isu lingkungan dalam visi misi mereka,” kata Suang.
Menurutnya calon gubernur ideal untuk Provinsi Jambi saat ini adalah gubernur yang berani mencabut izin pengelola kawasan hutan yang melanggar aturan dan tidak lagi mengizinkan angkutan batu bara melewati jalan umum dan sungai.
Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa UNH dan beberapa universitas lain, media dan organisasi non-pemerintah. Robert Aritonang, salah satu peserta diskusi yang mewakili KKI-Warsi menyoroti soal keadilan lingkungan khususnya bagi masyarakat adat di provinsi Jambi karena para calon pemimpin menganggap isu lingkungan menjadi beban bagi mereka.
“Membakar untuk membersihkan lahan sebelum ditanam adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun, karena cara ini murah dan efektif sementara pemerintah menerapkan aturan membuka lahan dengan tidak membakar, bagaimana masyarakat harus membuka lahan mereka karena mereka tidak mampu menyewa alat berat seperti perusahaan, jadi dimana keadilan lingkungan bagi masyarakat?,” kata Robert.
Ia mengatakan para pemimpin harusnya lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat yang mereka pimpin dan kita sebagai masyarakat juga harus mengawal kebijakan para pemimpin agar keadilan lingkungan bisa terwujud.
Sementara Ismet Raja, seniman serta aktivis lingkungan Jambi mengatakan bahwa masyarakat khususnya mahasiswa harus konsisten dalam mengawal para pemimpin dan bisa mengintervensi kebijakan yang diambil oleh mereka.
Acara diskusi publik ini juga mengundang kedua paslon Gubernur Provinsi Jambi namun hingga acara dilaksanakan tidak ada paslon atau perwakilan dari tim kampanye kedua paslon yang hadir. Di akhir diskusi Suang menegaskan bahwa SIEJ merupakan organisasi jurnalis yang tidak melakukan aktivitas politik praktis namun tetap mengawal pemerintah dan kebijakannya agar berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
