KILAS JAMBI – Pansus I DPRD Provinsi Jambi bersama Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarif Fasha, menginisiasi kegiatan focus group discussion (FGD) atau diskusi grup terpumpun membahas soal optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) dari Participating Interest (PI) 10 persen Migas, di DPRD Provinsi Jambi. Selasa, 29 April 2025.
Dalam FGD ini sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama percepatan realisasi PI 10 persen Migas wilayah kerja Provinsi Jambi.
M Hafiz, Ketua DPRD Provinsi Jambi mengatakan bila FGD ini merupakan satu langkah serius untuk mendorong para pihak untuk merealisasikan PI 10 persen.
“Terutama keseriusan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama),” kata Hafiz.
Hafiz meminta Pansus I secara gamblang menyampaikan proses kerja yang sudah dilakukan, terutama tantangan yang dihadapi.
“PI 10 persen ke BUMD segera terealisasi, kondisi keuangan pemprov sangat tergantung dari PAD,” kata Hafiz.
Fasha dalam pemaparannya di hadapan Pansus I DPRD Provinsi Jambi dan peserta FGD menyampaikan, bahwa dalam pengoptimalan penerimaan PI, BUMD boleh kerjasama dengan kontraktor Migas dengan sistem open bidding.
“Kami siap memfasilitasi, kami carikan partner,” kata Wali Kota Jambi dua periode itu.
Ia menyampaikan, realisasi PI akan sangat bermanfaat untuk mendanai pembangunan pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang anggarannya defisit.
Namun, Fasha meminta, harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota daerah penghasil Migas.
“Satu saja bupati menolak, PI tidak akan cair meskipun sampai 3 kali lebaran,” kata Fasha menegaskan.
“Jangan sampai persentase bagi hasilnya tidak proposional,” katanya menambahkan.
Senator Senayan Dapil Jambi itu pun kembali menegaskan ke Pemprov Jambi untuk proaktif jemput bola, jangan sampai keberadaan mereka di Komisi 12 DPR RI tidak dimanfaatkan dengan baik. Ia meminta Pemprov Jambi yang sudah maksimal, lebih dimaksimalkan lagi.
“Pake power kami untuk merealisasikan PI. Kami ingin Jambi mendapatkan haknya, potensinya bisa 1 triliun ini,” kata Fasha.
Fasha menekankan, proses realisasi PI 10 persen harus dikebut. Apalagi saat ini baru menuju tahapan 6 ke 7, sementara ada 12 tahapan yang dilalui.
“Blok Migas kita sudah lama, sudah produksi semua. Dari pada kami dimanfaatkan provinsi lain, tapi kenapa kami tidak dimanfaatkan oleh provinsi sendiri,” kata Fasha.
Selain Fasha, Anggota DPR RI Dapil Jambi yang ada di Komisi 12 adalah Rocky Chandra dan Cek Endra.
Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, mengklaim pemerintah provinsi terus intens melakukan komunikasi soal PI dengan SKK Migas dan PetroChina selaku koordinator.
Sudirman menyebut, ada lima pemegang saham di PetroChina. Pihaknya sudah bertemu beberapa di antaranya, yaitu Pertamina dan Petronas.
“Masing-masing pemegang saham ini ada kelompok kerjanya sendiri,” kata Sudirman.
Meskipun ia mengakui ada persoalan komunikasi dan koordinasi, sehingga ada penyampaian informasi yang tidak utuh. Namun tidak ada masalah yang serius dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan realisasi PI.
“Tapi tentu kita berharap percepatan realisasi PI 10 persen bisa segera dilakukan,” kata Sudirman.
