KILAS JAMBI – Reses atau menyerap aspirasi konsituen kembali dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, di daerah pemilihannya Kota Jambi.
Di reses kali ini, Edi fokus pada bidang pendidikan dengan mengundang Kepala SMA dan SMK Negeri se-Kota Jambi dan SMA Titian Teras, Selasa (4/8/2020).
Kegiatan reses ini mendapat apresiasi dari para Kepala Sekolah, terlebih selama mereka menjalani karir di dunia pendidikan. Baru ini diundang langsung dan duduk bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Ditemui usai menggelar reses, Edi Purwanto mengatakan sengaja mengundang Kepala sekolah untuk mendapatkan informasi langsung terkait persoalan pendidikan di Kota Jambi.
Terutama, kata Edi, terkait isu di masyarakat seperti persoalan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan guru, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, pemerataan kualitas pendidikan dan sebagainya.
“Harus ada solusi yang diambil melalui kebijakan anggaran untuk mengatasi persoalan ini,” kata Edi.
Terkait kekurangan RKB yang selalu menjadi masalah di setiap PPDB, dimana jumlah siswa bertambah namun tidak diimbangi dengan penambahan RKB. Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi itu mengatakan dalam reses ini pihaknya akan memberikan solusi PPDB, pihaknya akan mengusulkan pembangunan 100 ruang kelas baru untuk anggaran APBD 2021. Diharapkan dengan pembangunan ruang kelas ini akan mengatasi keterbatasan volume penerimaan siswa di sekolah-sekolah.
Ia juga meminta agar semua sekolah bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas siswanya, sehingga tidak ada persepsi untuk ngotot sekolah di tempat tertentu.
“Misalnya ingin sekolah di SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 5 Kota Jambi. Jadi semuanya harus meningkatkan kapasitasnya,” katanya.
Menurutnya, dengan cara ini juga bisa menjadi solusi untuk menghilangkan dikotomi sekolah yang unggul dan favorit. Sehingga terjadi pemerataan pendidikan di Provinsi Jambi.
Selanjutnya, pihaknya selaku wakil rakyat akan mendorong sekolah kejuruan seperti SMK untuk meningkatkan keterampilan, sehingga menjadi alternatif untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi.
“Lalu soal Honor sekolah di SMA, agar dibiayai oleh APBD bukan dari dana BOS, karena jika menggunakan dana BOS mekanismenya akan rumit dan itu tidak cukup,” kata Edi.
“Dari masukan tadi, kami DPRD sudah mendapatkan informasi yang cukup dan tentu ini menjadi bahan untuk penetuan kebijakan ke depan,” kata Edi mengakhiri pembicaraan. (*)
