KILAS JAMBI Aspek ketahanan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat desa, menjadi salah satu instrumen penting dalam mensukseskan pemberdayaan masyarakat desa.
Hal itu selalu diingatkan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa PDTT-RI, Taufik Masjid.
Dalam sambutan tertulisnya di hadapan peserta Lokakarya Ketahanan Masyarakat Desa di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (30/6/2019). Taufik yang diwakili Kasubdit Ketahanan Masyarakat Desa, Andrey Ikhsan Lubis, menekankan beberapa hal agar senantiasa dipedomani oleh pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penguatan ketahanan masyarakat desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini dilakukan dengan model pengembangan potensi lokal sesuai potensi masing-masing wilayah. Apa yang menjadi potensi desa, itulah yang disupport melalui pembiayaan Dana Desa (DD), kata Andrey mengutip sambutan Dirjen PPMD.
Ia menambahkan, pembangunan di desa harus diperkuat secara berkelanjutan. Karena keberadaan desa menjadi penopang pertumbuhan yang sehat bagi kota. Desa yang kuat secara politik, sosial-ekonomi dan budaya, dapat bertransformasi menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera.
Misi pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, bagaimana menciptakan desa yang maju dan mandiri. Semoga terwujud secara masif di 74.950 lebih desa di Indonesia, kata Dirjen di hadapan Kepala Desa, Pendamping Desa, LKD, Dinas PMD Provinsi dan PMD Kota/Kabupaten yang menjadi peserta workshop.
Baca juga: Mencetak Desa Modern tapi Tak Menanggalkan Ciri Khas Lokal
Dirjen mengungkapkan, sekarang ini fenomena sosial di masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Yakni, kecenderungan munculnya kerentanan sosial, ini akibat terjadinya perubahan sosial di tengah masyarakat. Seperti rawan pangan, rawan bencana, rawan kekerasan, rawan pelanggaran hukum dan sebagainya.
Cara menyiapkan masyarakat desa menghadapi kerentanan sosial, kita lakukan pengembangan ketahanan masyarakat. Desa-desa harus memastikan bahwa masyarakatnya memiliki daya tahan sosial yang tinggi, supaya mampu mengatasi dampak perubahan sosial. Ini menjadi kunci, kata Dirjen.
Oleh karena itu, melalui Lokakarya Ketahanan Masyarakat Desa di Provinsi Jambi, diharapkan dapat tersusun potret awal perkembangan ketahanan masyarakat di Jambi, maupun di provinsi lainnya di Indonesia. Sehingga Kemendesa PDTT-RI memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi desa yang nyata. Dirjen juga berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi nyata dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat desa di Indonesia.
Makna ketahanan bukan hanya dilihat secara fisikal, tapi lebih pada upaya-upaya strategis untuk mendorong kemandirian desa dan masyarakat. Terdapat usaha untuk membangun, memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan unsur-unsur yang terkait dengan ketahanan. Sehingga masyarakat siap menghadapi dampak dari perubahan, kata Dirjen. (*)
