Politik Identitas: Ancaman Keragaman dan Preventif Krisis Sosial

Muhammad Syauqi Almalik, Mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN STS Jambi

Oleh: Muhammad Syauqi Almalik*

MINIM perbedaan signifikan antara politik praktis dan teoritis karena keduanya memiliki kesamaan tujuan. Pada umumnya masyarakat mengenali politik dengan arti politik itu adalah jalan untuk memperoleh kekuasaan. Kalimat tersebut benar namun tidak sepenuhnya akurat, sebab politik melibatkan seluruh aspek kehidupan di dunia ini.

Mulai dari yang terkecil hingga ke yang besar, seperti seorang ayah dan ibu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, kepala adat menjaga bagaimana budaya daerahnya tetap terjaga walau harus bertempur dengan kemajuan peradaban. Contoh tersebut menunjukan kita bahwa politik sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari.

Politik Identitas di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak penulis menulis opini ini, ada banyak penjelasan tentang politik identitas dalam karya ilmiah mau pun non ilmiah. Namun tidak sedikit juga orang salah menanggapi politik identitas. Mereka termakan gagasan bahwa politik identitas lekat dengan agama, jika ada masalah agama dalam kontestasi politik atau suatu isu agama dalam politik maka itu dinamai politik identitas. Padahal politik identitas tidak sesederhana itu, kata identitas sendiri merujuk pada suatu yang bisa dikenalkan atau suatu yang bisa dibanggakan.

Selain agama, hal lain seperti budaya, suku, daerah, tokoh ternama dan kelompok tertentu adalah identitas. Maka jika rangkuman di atas digunakan untuk urusan politik atau kebijakan pemerintah itu sudah menjadi politik identitas. Contoh saat calon legislatif yang ingin ikut Pemilu dengan menggunakan nama suatu tokoh ternama, berharap dari nama tersebut dapat menarik simpati pemilih untuk memilihnya. Begitu juga jika ia menggunakan sentimen bahwa ia adalah orang suku tertentu meminta agar orang yang memiliki kesamaan untuk memilihnya.

Semakin dekat kita dengan hari Pemilu. Saat ini juga kita tidak bisa menghindari politik identitas sebab identitas adalah sebuah mesin politik yang mudah digunakan karena sebagian masyarakat memegang teguh agama dan budaya yang mereka miliki.

Letak bahayanya politik identitas ketika para kontestan Pemilu menggunakan isu tersebut sebagai Demagogi. Jawa adalah daerah politik strategis karena memiliki jumlah jiwa terbanyak di Indonesia. Karena itu juga Calon kandidat pemilu merancang strategi untuk mendapatkan suara terbanyak di Jawa. Saat Politik masuk dalam ranah ini maka perlawanan antar daerah akan terjadi.

Sejak Indonesia berdiri persaingan daerah terus terjadi termasuk dalam pemilu, jika Calon si A memperoleh suara terbanyak di Jawa, maka Calon si B memperoleh suara terbanyak di Sumatra. Kecenderungan konflik daerah akan terjadi selama kampanye berlangsung, berbagai kampanye hitam akan dilontarkan dari masing-masing pendukung.

Tidak hanya daerah maupun budaya setempat, kelompok tertentu juga dapat mempengaruhi politik identitas itu terjadi. Banyak partai politik yang menggaungkan gagasan agar jangan menggunakan politik identitas akan tetapi mereka juga menggunakan identitas tersebut. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kita kenal sebagai partai anak muda di mana anggotanya didominasi kaum milenial atau anak muda, statement tersebut bisa disebut politik identitas. Sama seperti partai lainnya yang memiliki visi tema tertentu seperti purnawirawan, buruh, petani, guru, UMKM, dan lain-lain. Ini merupakan bukti bahwa kita tidak menemukan suatu gagasan dari partai atau tokoh manapun tanpa melibatkan identitas.

Metode penokohan yang sering kita jumpai oleh partai politik, perusahaan dan lembaga lainnya tidak kalah berperan dalam politik identitas. Sistem tersebut banyak digunakan oleh partai politik dan kandidat Pemilu agar dapat memperoleh suara dari orang-orang yang mendukung tokoh tertentu, sebab sulit kita temui partai politik yang menggunakan metode Pedagogi, pendidikan kader hanya sebatas kegiatan yang dicitrakan ke publik. Tampaknya partai politik di Indonesia mengalami  krisis gagasan lebih mengedepankan sentiment atau tokoh tertentu, hal ini juga mampu menciptakan perpecahan dalam bangsa Indonesia. Kita tidak bisa mencegah politik identitas namun bisa meminimalisir konflik atau pun kerusakan keberagaman yang terjadi karena politik identitas.

“Dalam perang Anda hanya bisa terbunuh sekali, tapi dalam politik Anda bisa mati berkali-kali” oleh Winston Churchill. Inilah yang bisa kita maknai ketika berhadapan dengan politik, jika tidak belajar untuk memahami dan terlibat dalam politik, maka kita akan diterpa oleh badai kesengsaraan. Politik identitas tidak sepenuhnya berbahaya, bahkan politik identitas bisa digunakan sebagai penguatan karakter bangsa atau identitas suatu Negara.

Zaman modern sekarang menghadirkan kecanggihan dan kemudahan dalam memperoleh informasi, informasi tersebut juga mampu mempengaruhi pembaca dari sikap dan cara berpikir. Negara-negara yang memiliki gedung tinggi dan teknologi canggih dianggap sebagai Negara yang maju, banyak dari masyarakat kita yang menjadikan Negara tersebut sebagai kiblat peradaban yang layak ditiru. Padahal tidak setiap Negara memiliki kultur sosial berbeda. Negara-negara Barat misalnya berpikir bahwa Negara Timur sangat religius dan jauh dari rasionalitas maka mereka dianggap sebagai masyarakat yang mundur, ini disebut sebagai Orientalisme. Begitu juga Negara Timur menganggap Barat adalah keilmuan yang tidak lengkap karena tidak melibatkan agama bahkan memiliki cara berpikir yang menyimpang, ini disebut Oksidentalisme.

Benar adanya Negara-negara Barat yang dibilang maju tersebut memiliki cara berpikir yang menyimpang bahkan menyesatkan yaitu budaya modern yang mereka miliki. Dengan kebebasan tanpa batasan, banyak masyarakat mereka melakukan hal yang tidak manusiawi dan mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Pengaruh kelompok sosial seperti LGBT, Vegan dan Feminisme. Banyak dari mereka melakukan hal yang mereka anggap baik namun mengganggu orang lain bahkan mampu mengancam budaya yang sudah lama dilestarikan. Dengan dalih kalau mereka adalah kaum tertindas dan mereka punya hak dalam kebebasan berpendapat tetapi kebebasan mereka mengganggu kebebasan orang lain. Ini sangat mencoreng makna Liberal yang sebenarnya.

Contoh, LGBT awalnya mengkampanyekan hak ketertarikan seksual mereka pada publik, penolakan yang mereka dapati mereka sebut sebagai Phobia. Maraknya kampanye atau propaganda yang mereka lakukan sampai menyentuh dunia anak-anak. Beberapa sektor pendidikan mengajarkan dan mendoktrin anak-anak dengan pemikiran menyimpang mereka, penolakan gagasan itu adalah hal yang lumrah dalam dunia akademis karena perbedaan pendapat. Mereka tidak bisa mencap orang yang menolak dengan anggapan yang negatif.

Begitu juga kaum Vegan, berbeda dengan Vegetarian yang mengurangi atau tidak ingin memakan daging. Para Vegan justru lebih radikal, melarang dan menghina orang yang memakan daging, mereka menganggap hal itu adalah perbuatan jahat karena dapat menyakiti makhluk hidup. Tetapi mereka tidak bisa menjawab bahwa tumbuhan juga bisa merasakan sakit. Juga pada para perempuan yang salah memahami Feminisme, awalnya gerakan tersebut untuk keadilan bagi perempuan, namun sebagian orang memanfaatkan gagasan tersebut untuk mendominasi bahkan sampai melakukan patriarki itu sendiri terhadap laki-laki.

Dari penjelasan tersebut, maka politik identitas bisa digunakan sebagai penguatan karakter yang menjaga nilai-nilai agama serta keaslian budaya Negara Indonesia dan menghalau budaya asing yang bernilai negatif bagi masyarakat dan Negara.

Kita tidak bisa membiarkan Negara ini mengalami krisis sosial seperti Negara-negara Barat hadapi. Mengingat beberapa daerah sudah memiliki banyak kasus-kasus perilaku menyimpang suatu kelompok sosial dan ironisnya mereka ingin orientasinya diakui dan dihargai.

 

*Mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN STS Jambi

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts