Jambi, kilasjambi.com – Alih fungsi lahan pangan di Provinsi Jambi makin menjadi, mengakibatkan terjadinya penurunan produksi komoditi pangan terutama padi. Kawasan sentra pertanian seperti di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kian terancam ekspansi kebun sawit.
Selain itu, alih fungsi lahan pangan ke perkebunan sawit turut memicu laju perubahan iklim, karena eksploitasi lahan besar-besaran oleh perusahaan sawit terutama di lahan gambut yang membuat lepasnya emisi karbon dalam jumlah besar.
Namun masyarakat di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tak ingin terbuai dengan tandan sawit. Mereka masih mempertahankan budaya menanam padi sebagai warisan leluhur. Mereka memiliki kearifan lokal dan aturan adat, serta aturan desa untuk membendung ekspansi kebun sawit terhadap areal persawahan kelompok tani seluas 820 hektare.
Sudah dua kali areal sawah mereka menjadi incaran perusahaan sawit yang mencoba masuk, namun ada aturan desa yang melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun sawit ataupun tanaman keras lainnya. Bagi yang melanggar, akan dikeluarkan dari kelompok tani hingga pembongkaran lahan.
Warga Pasar Terusan tidak tergantung hanya pada satu tanaman pangan, mereka memiliki filosofi tiga pilar ekonomi yakni padi, ternak dan parah (karet).
Ada tiga prinsip yang mereka pegang teguh, yaitu “Ado Padi Segalo Menjadi, Ado Ternak Serba Enak, Ado Parah Serba Murah”. Dengan memiliki stok padi di lumbung, mereka bisa tetap makan meskipun tidak memiliki pekerjaan selama setengah tahun. Dengan adanya ternak untuk dijual, memudahkan warga saat membutuhkan uang dalam jumlah besar seperti untuk kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan dengan menyadap getah pohon karet, bisa membantu perekonomian rumah tangga.
Selain melindungi lahan pangan produktif dari ekspansi kebun sawit, aturan yang mereka buat juga merupakan bagian kecil dari adaptasi perubahan iklim untuk pertanian yang berkelanjutan. Petani di Pasar Terusan mulai menyadari laju perubahan iklim yang terjadi, yang ditandai dengan makin tak menentunya cuaca.
“Tiga prinsip yang kami pegang teguh itu untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan perekonomian warga,” kata Ali Alharakan, Kepala Desa Pasar Terusan, pada 23 Desember 2021.
Ali mengatakan, sistem dan ketahanan pangan di desanya sangat bergantung terhadap keberadaan sawah yang dibentengi dengan aturan adat desa, sehingga menjadi pondasi perekonomian masyarakat.
“Jadi kami di sini memegang teguh tiga pilar tersebut, oleh sebab itu perekonomian warga kami boleh dikatakan stabil. Kami juga mempunyai prinsip untuk warga desa malu kalau tidak ada umo (lahan sawah), yang artinya malu kalau tidak turun ke sawah. Sehingga warga kita hampir 90 persen itu mempunyai sawah,” kata Ali.
Menurutnya, bila masyarakat tidak mempunyai petak sawah akan sangat terasa di saat masa penceklik atau pandemi saat ini, kesulitan ekonomi akan membuat warga susah untuk membeli bahan pokok.
“Jadi kalau saat musim kemarau, banjir, serta paceklik. Kalau masyarakat tidak ada padi kan repot sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Ali.
Tak Khawatir Krisis Pangan
Dengan menjaga lahan pangan, kata Ali, saat masa krisis moneter dan pandemi, masyarakat Desa Pasar Terusan tidak terlalu mengalami gangguan pangan. Sebab mereka memiliki cadangan pangan dengan menyimpan padi di lumbung.
“Untuk mempertahankan bahan pangan, warga didampingi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), sehingga warga bisa mengejar produksi yang memuaskan,” kata Ali.
Dalam menghadapi masalah perubahan iklim, petani padi di Pasar Terusan terus beradaptasi. Pernah mereka gagal panen akibat kemarau panjang. Namun periode sulit itu segera mereka jadikan pelajaran berharga.
“Jadi kita belajar dari situ, hampir setiap warga mempunyai lumbung padi di rumah mereka, supaya jika ada gagal panen atau hal yang sangat mendesak masyarakat tidak susah bahan pangan,” katanya.
“Alhamdulillah kalau untuk musim kemarau, krisis moneter, dan kemarin juga ditimpa masalah pandemi Covid-19. Kita tetap menjaga ketahanan pangan warga Pasar Terusan. Karena kebutuhan pokok itu kan ada beras, ada cabai tinggal metik, hanya kita beli paling-paling garam dan bumbu dapur lainnya,” tambahnya menjelaskan.
Ali menuturkan, warganya justru berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi lahan pangan mereka, sebagai upaya dalam menghadapi perubahan iklim. “Sekarang ini kan musim tidak bisa ditentukan, yang biasanya periode musim hujan, tiba-tiba kemarau,” katanya.
Adaptasi terhadap perubahan iklim, dilakukan petani di Pasar Terusan dengan mengubah pemakaian bibit dari padi lokal yang panennya satu tahun sekali, pindah ke bibit unggul yang panen dalam waktu empat bulan.
“Mengingat cuaca sulit diprediksi, terkadang belum masuk musim banjir akan tetapi sudah banjir, belum masuk musim kemarau namun cuaca sudah mongering. Jadi solusi di sini paling kita ganti benih padi supaya ketahanan pangan masyarakat tidak terdampak,” kata Ali.
Manfaatkan IT, Pantau Prakiraan BMKG
Selain merubah penggunaan bibit untuk adaptasi perubahan iklim, warga Pasar Terusan saat mulai bercocok tanam mereka memanfaatkan teknologi dengan memantau prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Saat kita menyemai bibit padi, selain belajar dari pengalaman tetua desa, kita juga melihat berita dari BMKG,” kata Muhammad Yusuf, petani Pasar Terusan.
Misalnya di tahun ini, menanam padi dimulai pada bulan April dengan menggunakan bibit unggul yang bisa panen dalam waktu empat bulan, “Kita gunakan bibit inpari, namun bibit lokal juga tetap kita gunakan,” kata Yusuf.
Sedangkan untuk bantuan bibit dari pemerintah, akan mereka sesuaikan dengan kontur tanah di desa untuk meminimalisir terjadinya gagal panen. “Jika gagal panen bisa membuat kita kesulitan dalam bahan pangan, dan untuk produksi juga lama lagi,” kata Yusuf.
Masyarakat desa Pasar Terusan, kata Yusuf, rata-rata merupakan petani, sehingga untuk kebutuhan beras tidak membeli lagi. Sebab, hasil panen tahun sebelumnya masih tersimpan. Dan memang disiapkan untuk stok satu tahun ke depan.
“Jika tahun ini terlihat produksi padi meningkat baru masyarakat mau menjual hasilnya. Dikarenakan dilihat untuk cuaca saat ini kan sulit dipahami, dan kita juga antisipasi jika gagal panen,” katanya.
“Jadi untuk sistem tanam itu dilihat dari aturan desa, pada bulan April mulai menyemai bibit dan di bulan Juli masyarakat pada proses menanam padi. Karena sudah ada aturan desa, karena saat musim tanam itu kita mulai menangkap hewan ternak peliharaan kita,” kata Yusuf.
Membentuk Sekolah Lapangan Iklim
Mengantisipasi dampak perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan pangan warga, selain menggulirkan bantuan bibit dan alat mesin pertanian, juga membentuk Sekolah Lapangan Iklim (SLI). SLI ini sudah diterapkan pemerintah kabupaten di desa Danau Embat, Kecamatan Muaro Sebo Ilir.
“Kita bekerja sama dengan BMKG membuat Sekolah Lapangan Iklim. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan tahun ini. Ini menjadi salah satu pegangan petani saat melakukan penanaman berdasarkan prakiraan BMKG, untuk antisipasi gagal panen akibat perubahan iklim,” kata Mara Mulya Pane, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batanghari, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada 30 Desember 2021.
Ia mengatakan, sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dinasnya untuk membina petani sawah, terutama dalam melakukan budidaya bibit padi. Pihaknya, juga memberdayakan masyarakat dengan cara bagaimana menanam yang baik serta mendapatkan hasil yang diharapkan.
Mara Mulya Pane mengakui, dampak laju perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit ditebak. Apalagi, musim hujan yang tak menentu membuat Kabupaten Batanghari rawan terendam banjir sehingga menjadi kendala bagi petani saat menanam padi.
“Kita memang tidak bisa meprediksi cuaca dengan tepat, hanya saja kita belajar untuk membaca iklim. Saat ini kita sulit menebak cuaca dan menjadi persoalan kelompok tani. Kita selaku dari pemerintah mencari solusi dengan berkoordinasi bersama BMKG Jambi untuk membaca kondisi iklim melalui SLI tadi,” katanya.
Sementara untuk mengatasi kendala kekeringan, mereka sudah membuat brigade air di lahan pangan produktif milik warga, “Petani bisa mengambil air yang sudah disediakan brigade, maksudnya brigade itu pembuatan sumur bor di kawasan lahan pertanian,” kata Mara Mulya Pane.
Warsi: Lahan Pangan Terus Berkurang
Menurut Direktur KKI Warsi, Rudi Syaf, lahan pangan produktif di Provinsi Jambi terus menyempit, akibat alih fungsi lahan. Selain karena ekspansi perkebunan sawit. Warga juga mulai kesulitan menghadapi perubahan cuaca yang tak menentu.
“Sekarang petani tidak bisa dengan jelas memastikan kapan masuk musim hujan, kapan musim kemarau. Cuaca selalu berubah-ubah. Kondisi ini juga membuat petani sawah mulai meninggalkan lahan pangannya dan cenderung memilih berkebun sawit,” kata Rudi.
Kata Rudi, persoalan kesulitan menghadapi laju perubahan iklim ini dihadapi semua petani pangan di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. “Kita contohkan kasus yang paling buruk yang sering terjadi di Jawa, padi sudah siap mau panen taunya banjir dan menjadi gagal panen,” katanya.
Sedangkan di Jambi, menurutnya, dampak dari perubahan iklim terhadap sektor pangan belum berpengaruh terlalu besar. Akan tetapi, yang menjadi persoalan utama di Jambi adalah alih fungsi lahan pangan yang kian masif.
“Kita lihat itu banyak lahan sawah itu menjadi lahan sawit, kalau dilihat itu yang nyata saat ini,” kata Rudi.
Reporter: Hidayat
Peliputan isu ini didukung oleh SIEJ, Ekuatorial dan The Food and Land Use Coalition dalam program “Kelas Belajar dan Lomba Karya Jurnalistik: Sistem Pangan Lestari untuk Adaptasi Perubahan Iklim”
