Perjuangan Petani Muda Bentengi Lahan Pangan Dalam Kepungan Kebun Sawit

KILAS JAMBI – Kelapa sawit, tanaman dengan nama ilmiah elaesis ini, kian menjadi primadona di Provinsi Jambi. Tercatat lahan perkebunan sawit di provinsi dengan sebutan “Sepucuk Jambi Sembilan Lurah” itu luasnya mencapai 1,1 juta hektare, dari 5 juta hektare total luasan daratan Jambi.

Eksistensi kelapa sawit di Jambi terjadi seiring dengan gelombang transmigrasi melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang mulai dikembangkan pada tahun 1980-an. Seiring waktu, baik pada masa orde baru maupun pascareformasi, koorporasi berlomba-lomba ekspansi membuka perkebunan sawit di lahan mineral dan gambut.

Hanya butuh waktu tiga dekade, luas perkebunan kelapa sawit di Jambi terus “menggila”. Dikarenakan obral izin perkebunan kelapa sawit atas nama investasi dan peningkatan perekonomian, sehingga menyebabkan konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat.

Kondisi ini makin diperparah dengan terjadinya alih fungsi lahan yang begitu masif. Tak terhitung masyarakat yang merubah lahan pangan miliknya menjadi hamparan kebun sawit. Semua demi duit.

Dari rilis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi, luas lahan ladang/huma di Jambi yang digunakan untuk bercocok tanam tanaman pangan seperti jagung atau kacang-kacangan kurang lebih hanya tinggal 203.785 hektare. Berbanding terbalik dengan luas perkebunan sawit yang sudah menembus 1 juta hektare.

Tak Latah Ikut-ikutan Berkebun Sawit

Meski kelapa sawit telah menjadi komoditi unggulan dan lebih menjanjikan dari sisi ekonomi, namun masih ada sosok petani muda yang tak latah ikut-ikutan berkebun sawit. Ia adalah M Ardana, 30 tahun.

Petani milenial asal Desa Pematang Rahim, Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi ini sedikit pun tak tergiur dengan tanaman monokultur penghasil minyak nabati sawit tersebut.

Dia menjadi satu-satunya petani muda yang memilih mengembangkan berbagai tanaman pangan di atas lahan gambut di tengah masih primadonanya sektor kelapa sawit.

“Kalau semua nanam sawit, nanti desa enggak punya produk pangan sayur-mayur,” kata Ardana memulai pembicaraan.

Baginya, gambut memiliki kontur lahan yang cocok untuk jenis produk holtikultura. Hal inilah yang terus memupuk minatnya untuk menjadi petani tanaman pangan.

Terapkan Sistem Mulsa Organik

Ia mengembangkan tanaman pangan holtikultura dengan sistem mulsa tanpa olah tanah (MTOT). Di atas lahan gambut yang luasnya hampir satu hektare itu. Sudah setahun terakhir dirinya menanam lima varietas tanaman. Mulai dari kacang panjang, semangka, gambas, mentimun dan pare. Dan hasilnya bukan kaleng-kaleng, Ardana sudah panen berkali-kali.

“Timun hasil panennya sudah 1,7 ton. Bahkan, untuk kacang panjang sudah 7 kali panen, hasilnya sekitar 470 kilogram,” kata Ardana.

Soal penjualan ia pun tak mengalami kendala, Ardana tak perlu jauh-jauh keluar desa untuk pemasaran, ada pembeli yang datang langsung ke kebunnya, kacang panjang dan mentimun dijual Rp5.000 perkilogram.

Dengan menerapkan sistem pertanian MTOT atau mulsa organik. Menurutnya bisa meningkatkan produktivitas hasil kebun holtikultura. Keuntungan lainnya menggunakan teknik ini juga bisa menekan biaya perawatan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk kimia serta pestisida.

“Saya selalu menerapkan metode mulsa organik, karena petani yang dikejar kan operasionalnya bagaimana bisa murah,” kata Ardana.

Tekad dan semangat Ardana untuk terus bercocok tanam tanaman pangan, tentu bisa menjadi salah satu langkah konkrit dalam regenerasi petani. Apalagi teknik mulsa organik yang ia terapkan mengusung cara-cara yang ramah lingkungan.

Pertanian Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Ardana sendiri merupakan Kader Udara Bersih Indonesia (UBI), program yang digalakkan Yayasan Field Indonesia untuk pertanian ramah lingkungan dan bekelanjutan. Di Desa Pematang Rahim yang sebagian besar didominasi sektor perkebunan kelapa sawit, Ardana berupaya mengenalkan kepada petani untuk melakukan diversifikasi produk pertanian melalui praktik mulsa organik.

Feki Okrizal, Fasilitator Yayasan Field Indonesia untuk Provinsi Jambi mengatakan, metode mulsa tanpa olah tanah (MTOT) atau mulsa organik bisa menjadi praktik baik bagi para petani. Terutama dalam peningkatan kapasitas petani muda.

“Mulsa organik mendatangkan banyak manfaat, seperti menghemat biaya produksi karena bahannya mudah didapatkan,” kata Feki.

Metode ini dinilai ramah lingkungan karena tidak perlu membakar saat membuka kebun. cukup mengumpulkan sisa-sisa tanaman atau gulma yang kemudian dijadikan sebagai lapisan pelindung.

“Sistem pertanian mulsa tanpa olah tanah sangat ekonomis, tidak banyak biaya karena bahannya sudah ada di dekat lahan petani, mulsa organik bisa membantu kelembaban tanah jadi terjaga,” kata Feki.

Selain itu metode MTOT juga mudah terurai dan bisa meningkatkan kandungan organik dalam tanah. Mulsa merupakan material yang dapat digunakan untuk menutup bedengan tanam. Bahan baku mulsa organik hanya cukup memakai bahan sisa-sisa tanaman atau rumput. Mulsa organik bisa menjadi alternatif bahan pupuk alami untuk nutrisi tanaman.

“Sisa-sisa tanaman di lahan pertanian umumnya dibakar, saat membuka lahan juga dibakar. Hal ini bisa berdampak pada polusi udara, dan jadi penyebab terjadinya kebakaran lahan,” kata Feki.

Untuk mengurangi polusi dan untuk meningkatkan pertanian ramah lingkungan, ada empat teknik pertanian holtikultura yang dikembangkan oleh kader UBI. Yaitu, mulsa organik, bedengan kayu, kandang ayam serasah dan pupuk cangkang telur.

Program ini telah diterapkan oleh sejumlah kader di tiga daerah di Provinsi Jambi; Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, dan Muaro Jambi. Ketiga daerah ini selalu menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kabut asap dan menciptakan polusi udara.

Kini, sudah terbentuk Ikatan Petani UBI (IPUBI) di tiga daerah tersebut, tercatat sudah ada 1.220 petani yang tergabung dalam IPUBI, termasuk para petani muda. Melalui Balai Belajar Masyarakat, mereka dibekali empat teknik pertanian holtikultura yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Sudah 4 tahun kita melatih kader UBI, mereka akan menjadi pionir di desa masing-masing dan melatih petani lokal desa setempat,” kata Feki.

Saat ini pihaknya, kata Feki, sedang mempersiapkan kader untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh. Sasarannya masih petani tanaman pangan, “Tidak menutup kemungkinan kita juga menyasar petani kopi untuk dijadikan sebagai kader,” kata Feki.

Aktivis Lingkungan Soroti Penyempitan Lahan Pangan

Kelapa sawit oleh kalangan aktivis lingkungan ditengarai sebagai biang deforestasi dan alih fungsi lahan. Bahkan, akibat alih fungsi yang teramat masif dan tata kelola perkebunan sawit yang serampangan terjadi potensi kerugian negara yang tidak sedikit. Karena minim pengawasan terhadap pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Jambi juga mengalami kerugian lingkungan hidup, salah satunya kabut asap akibat kebakaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit, khususnya di area gambut.

Oscar Anugerah, Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jambi, mengaku resah dengan maraknya alih fungsi lahan pangan menjadi perkebunan sawit. Menurutnya, petani muda seperti Ardana harus diapresiasi dan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar semangat untuk bertani tanaman holtikultura terus terjaga.

Walhi sendiri memilliki program “Ekonomi Nusantara”, program yang mendorong masyarakat supaya memberdayakan lahan milik mereka untuk kebutuhan tanaman pangan, terutama di lahan-lahan gambut.

“Melalui program ini kita akan memberi pendampingan dan mengedukasi masyarakat dalam merawat ekosistem gambut. Kami akan berikan bibit tanaman pangan, termasuk tanaman seperti aren dan nanas,” kata Oscar.

Program Ekonomi Nusantara, lanjutnya, merupakan model pengembangan ekonomi yang penerapannya memang disesuaikan dengan letak geografis dan kontur tanah di wilayah tersebut.

“Model pendekatannya kita harus buat percontohan, kita tidak membawa teknologi baru, tapi cara lama masyarakat dengan kearifan lokalnya yang akan kembali dihidupkan,” kata Oscar.

Menurutnya, bila ekspansi perkebunan sawit di lahan gambut terus dibiarkan akan membuat fungsi gambut makin terdegradasi. Sebab, perusahaan mengeringkan gambut dengan membuat kanal raksasa dan memonopoli air.

“Ini juga yang menjadi pemicu kebakaran berulang di lahan gambut di Jambi,” kata Oscar.

Data Luas Lahan Gambut di Jambi

Sumber: Walhi Jambi

Subsiden Gambut

Penelitian gabungan antara lembaga yakni Delv Hidrolik, Belanda, Singapore-Delft Water Alliance (SDWA) dan Universitas Jambi, menunjukkan konektivitas hidrologi gambut terganggu karena fenomena subsiden karena rusak berat akibat eksploitasi perusahaan. Hal ini melepas banyak karbon. Kemudian sinaran mentari 12 jam, akan mempercepat kerusakan gambut.

Studi yang dilakukan 2004-2020, menunjukkan terjadi subsiden hingga 150 cm terhadap perkebunan yang dibuka periode 1992-2002. Lalu pada periode 2003-2009 subsiden sebesar 72 cm. Dan, periode 2009-2020 sebesar 5 cm, sehingga total seluruhnya sudah subsiden 272 cm pada lahan yang sama.

Selain itu, kajian dari World Resources Institute (WRI) Indonesia (https://wri-indonesia.org/id/blog/kerusakan-lahan-gambut-tropis-merupakan-sumber-emisi-co2-yang-terabaikan) menyebutkan, setiap hektare gambut tropis yang dikeringkan untuk pengembangan perkebunan mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton CO2 setiap tahun, kurang lebih setara dengan membakar lebih dari 6.000 galon bensin.

Secara keseluruhan Indonesia telah kehilangan gambut hampir 50 persen sejak tahun 1970-an, karena proses dekomposisi dan subsiden. Hal ini yang dikhawatirkan para peneliti, termasuk Aswandi Idris, Ahli Hidrologi Universitas Jambi.

“Indonesia memiliki lahan gambut seluas 22 juta hektare, saat ini kita telah kehilangan 10 juta hektare. Kalau air laut sudah masuk ke daratan, maka tidak bisa lagi digunakan untuk lahan pertanian,” kata Aswandi.

Tanda fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sudah rusak adalah fluktuasi kenaikan atau penurunan debit air sangat cepat dari maksimum ke minimum, begitu juga sebaliknya.

“Apabila ingin menyelamatkan gambut, tidak boleh ada ‘super power’ dari perusahaan,” kata Aswandi menegaskan.