Diskusi di media sosial termasuk paling banyak diwarnai dengan berbagai misinformasi dan disinformasi. Fenomena ini sebenarnya semakin masif sejak sirkus Pemilu 2019, baik sebelum maupun sesudah pencoblosan. Sehingga konon terbentuk era post-truth. Katanya, inilah era di mana pendapat masyarakat tidak lagi dibentuk oleh fakta dan rasio, melainkan oleh sentimen dan kepercayaan akibat makin cepat menyebarnya mis-disinformasi.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) mengingatkan masyarakat pada Pemilu 2024 yang tahapannya yang saat ini sudah berlangsung, perlu diwaspadai pihak-pihak yang membagikan konten yang isinya hoaks (kabar bohong), fitnah, dan hasut.
Pada Pemilu 2019, menjelang pencoblosan hingga sesudahnya, MAFINDO melihat hoaks, fitnah, dan hasut itu makin intensif muncul baik di media perpesanan hingga media sosial. Berikut data hoaks yang MAFINDO pantau pada 2018-2019.
| Waktu | 2018 | 2019 |
| 1 Tahun | 997 hoaks | 1.221 hoaks |
| Sebulan | 83 hoaks | 101 hoaks |
| Sehari | 2-3 hoaks | 3-4 hoaks |
Sedangkan jenis hoaks pada tahun politik 2019, berupa: hoaks politik 52,0 persen; hoaks agama 8,4 persen; hoaks kesehatan 7,0 persen; hoaks kriminalitas 5,8 persen; dan bencana 2,0 persen (sumber: Litbang MAFINDO).
MAFINDO menilai munculnya hoaks terutama pada tahun politik berpotensi memecah belah masyarakat. Karena informasi palsu atau menyesatkan, masyarakat terbelah secara politik.
Hoaks politik menjamur di Pemilu 2019 juga terlihat dari catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar bohong politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan dari 1.610 temuan hoaks selama periode Agustus 2018-23 April 2019. Maret 2019 menjadi puncak tertinggi peredaran hoaks, yakni mencapai 453 isu hoaks.
