KILAS JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat penting ini berlangsung di Ruang Utama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjab Timur, Muslimin Tanja. Turut mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua I DPRD Asniba, A.Md., Wakil Ketua II DPRD Siti Aminah, S.E., serta Sekretaris Dewan Drs. Berilyan. Agenda ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, para staf ahli, asisten Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta awak media.
Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ Bupati Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kendati menerima, persetujuan tersebut diberikan dengan berbagai catatan kritis dan rekomendasi konstruktif demi memperkuat tata kelola keuangan daerah serta memastikan program kerja pemerintah ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dalam penyampaian pendapat akhir, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Ilham, menegaskan pentingnya pemenuhan pelayanan kesehatan psikologi masyarakat. Kehadiran seorang psikolog dinilai sangat vital dalam pendampingan kesehatan mental, rehabilitasi narkoba, serta penanganan kasus kekerasan. Selain itu, PAN juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memaksimalkan kembali pengelolaan sampah di setiap desa dan kelurahan, terutama di lingkungan padat penduduk demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi udara.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Keadilan yang dibacakan oleh Farhan Sirajuddin Yusuf, menerima LKPJ dengan catatan agar pemerintah daerah meningkatkan optimalisasi anggaran dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komisi I, II, dan III. Fokus utama fraksi ini tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Dari Fraksi Nasdem, Drs. Syahbuddin, M.H., menekankan agar Pemda segera menyusun pemetaan detail bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam PPPK paruh waktu sesuai kebijakan KemenPAN-RB. Langkah ini mendesak dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik. Nasdem juga menyoroti realisasi anggaran yang cukup tinggi mencapai 92,78%, yang mana harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelatihan SDM agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Catatan yang cukup tajam datang dari Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Ambo Acok. Gerindra menekankan kepada kepala daerah untuk segera merealisasikan janji kampanye pasangan “Merata”, yakni insentif RT sebesar Rp 1.000.000 per bulan, pembangunan tanggul sepanjang 1.000 kilometer, dan pengadaan pompong 10 GT. Ambo Acok juga menyoroti pemberitaan media mengenai bantuan kapal nelayan 10 GT yang saat diterima kelompok koperasi ternyata berbobot 16 GT. Gerindra meminta dinas terkait segera memberikan penjelasan rinci agar masalah ini tidak memicu polemik berlarut-larut di tengah masyarakat.
Terakhir, Fraksi Golkar melalui Alam Bakri, memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi I, II, dan III DPRD Tanjab Timur yang telah membedah LKPJ Bupati secara komprehensif, kritis, dan konstruktif. Evaluasi tersebut dinilai mencerminkan berjalannya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, Golkar mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemberian perhatian khusus bagi sekolah di wilayah terpencil dan pesisir.
Menutup jalannya rapat, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H., menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja sama yang solid antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga seluruh rangkaian pembahasan LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. (Vin)
