KILAS JAMBI – Anggota DPR RI Komisi XII, Cek Endra, kembali mendesak pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina untuk meninjau ulang kuota LPG 3 kilogram bagi Provinsi Jambi pada periode 2025–2026.
Cek Endra menilai alokasi saat ini masih belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Di lapangan, kelangkaan gas subsidi masih kerap terjadi, bahkan memicu antrean panjang di tingkat pangkalan.
Ia menekankan bahwa persoalan kuota sangat berkaitan dengan validitas data penerima subsidi. Menurutnya, pembaruan data hingga tingkat desa dan kelurahan harus menjadi prioritas agar distribusi benar-benar tepat sasaran.
Cek Endra juga menyoroti adanya indikasi LPG subsidi yang tidak sampai ke masyarakat kecil karena digunakan oleh sektor industri atau pihak yang tidak berhak. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi sekaligus memastikan penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lapangan.
Selain solusi jangka pendek melalui penambahan kuota, ia mendorong strategi jangka panjang berupa percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Jambi yang memiliki sumber daya gas melimpah.
“Intinya adalah keadilan kuota. Jambi sebagai daerah penghasil gas seharusnya tidak mengalami kelangkaan LPG subsidi,” tegas Cek Endra.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyatakan pihaknya mendukung penuh desakan Cek Endra. Ia menegaskan bahwa temuan DPRD di lapangan memang menunjukkan persoalan LPG subsidi masih serius.
“Kami di DPRD Jambi sangat mendukung desakan Bapak Cek Endra. Sebagai daerah penghasil gas, ironis jika masyarakat masih harus mengantre panjang atau membeli LPG 3 kg di atas HET. Ini aspirasi kolektif rakyat Jambi,” ujarnya.
Ivan menilai persoalan tidak hanya terletak pada kekurangan kuota, tetapi juga pada lemahnya pengawasan distribusi. Karena itu, DPRD meminta Dinas ESDM dan Diskoperindag segera melakukan audit menyeluruh dari tingkat agen hingga pangkalan.
“Masalahnya bukan hanya kuota yang kurang, tapi sering kali ada kebocoran ke sektor industri atau perkebunan. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Ia juga mendorong penerapan sistem kartu kendali atau digitalisasi pendataan agar LPG 3 kg hanya bisa dibeli oleh rumah tangga miskin dan UMKM yang berhak.
Siap Perkuat Anggaran dan Tekan Pertamina
Dari sisi kelembagaan, Ivan memastikan DPRD siap mendukung penguatan anggaran pengawasan energi dan pangan agar pengawasan lebih masif hingga ke pelosok desa.
“Kita butuh Satgas Pangan dan Energi yang lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada penimbunan,” katanya.
Ivan juga memberi peringatan kepada Pertamina agar lebih responsif terhadap kondisi riil di daerah. Menurutnya, jika masih terjadi kelangkaan, berarti ada persoalan dalam perhitungan kuota atau distribusi.
“Kami meminta Pertamina tidak hanya bicara soal pagu. Jika ada kelangkaan, harus segera dilakukan ekstra dropping di titik rawan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ivan menegaskan DPRD akan segera memanggil Pertamina dan dinas terkait guna memastikan LPG subsidi benar-benar tepat sasaran dan harganya tidak dipermainkan.
“Kami sependapat Jambi butuh tambahan kuota LPG 3 kg. Namun penambahan saja tidak cukup tanpa pengawasan ketat di tingkat pangkalan,” pungkasnya. (OYI/*)
