KILAS JAMBI – Harapan petani keramba di sepanjang aliran Sungai Batanghari untuk meraup hasil panen justru berubah menjadi kepedihan. Puluhan ton ikan dilaporkan mati dalam setiap bulan setelah diduga terdampak pencemaran air sungai yang melintasi lima desa di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi.
Bagi para petani, ikan-ikan yang mengapung dan mati bukan sekadar kerugian ekonomi. Di balik ribuan ekor ikan yang mati, ada modal yang terbuang, kerja keras berbulan-bulan yang sia-sia, serta harapan keluarga yang ikut tenggelam bersama keruhnya air Batanghari.
Salah seorang petani keramba, Musa Yusuf, di RT 06 Desa Sarang Burung, Kecamatan Jaluko, mengatakan tingkat kematian ikan dalam tiga bulan terakhir semakin mengkhawatirkan.
“Jumlahnya banyak, paling 10 persen yang hidup dari total yang kita tabur, sisanya mati,” kata Musa, Minggu, (9/8/26).
Menurut Musa, kondisi tersebut semakin parah seiring menyusutnya debit Sungai Batanghari akibat musim kemarau. Rendahnya debit air membuat kondisi sungai semakin rentan terhadap pencemaran.
Ia menduga kematian ikan juga berkaitan dengan pencemaran limbah beracun, termasuk merkuri, yang disebutnya berasal dari aktivitas pertambangan di bagian hulu Sungai Batanghari.
Kondisi tersebut membuat petani keramba berada dalam posisi sulit. Mereka menggantungkan kehidupan pada sungai, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi ancaman yang datang dari aktivitas di sepanjang daerah aliran sungai.
Persoalan kematian ikan tersebut mendapat perhatian Waka I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata yang turun langsung ke salah seorang petani ikan kerambah jaring apung. Ia menilai pencemaran Sungai Batanghari merupakan akumulasi persoalan lingkungan yang terjadi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga diperparah oleh pembuangan limbah rumah tangga, sampah, limbah industri, hingga abrasi yang terjadi akibat minimnya gerakan penghijauan.
“Ini bukan lagi persoalan sederhana. Ketika air sungai semakin keruh dan ikan mulai banyak mati, berarti ada persoalan ekosistem yang harus segera kita tangani,” kata Ivan.
Ia meminta pemerintah mengambil langkah strategis dan terintegrasi untuk menyelamatkan Sungai Batanghari dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat.
Ivan juga mendorong agar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari mendapat status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekosistem sungai. (*)