PPPK Dialihkan ke Pusat, Dewan Minta Tenaga Kesehatan dan Teknis Tak Dianaktirikan

Ivan Wirata: Pengalihan PPPK ke Pusat Harus Beri Kepastian, Bukan Sekadar Klaim Hemat Rp200,6 Miliar. FOTO: UCUP

KILAS JAMBI – Rencana pemerintah pusat mengambil alih kewenangan dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai menjadi momentum penting untuk menata kembali struktur kepegawaian sekaligus memperkuat ruang fiskal daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menyambut positif arah kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar potensi penghematan anggaran yang muncul dari pengalihan pembiayaan PPPK tidak serta-merta dianggap sebagai ruang fiskal bersih yang bisa langsung dibelanjakan.

Menurut Ivan, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memastikan siapa saja yang benar-benar dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, kapan kebijakan berlaku efektif, bagaimana mekanisme pembayarannya, serta apakah terdapat penyesuaian terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Transfer ke Daerah (TKD).

“Kita tentu menyambut baik kebijakan pemerintah pusat ini. PPPK yang telah lama mengabdi membutuhkan kepastian status, penghasilan yang layak, serta jalur pengembangan karier. Tetapi angka penghematan Rp200 miliar harus dihitung secara transparan sebagai penghematan bersih, bukan sekadar penghematan bruto,” kata Ivan, Jumat (21/8/26).

PPPK Hampir Separuh dari Total Pegawai

Berdasarkan data Pemprov Jambi yang menjadi bahan analisis DPRD, jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jambi mencapai 21.136 orang. Komposisinya terdiri dari 9.142 PNS, 3.452 PPPK penuh waktu, 6.438 PPPK paruh waktu, serta 2.104 tenaga honorer. Dengan demikian, total PPPK mencapai 9.890 orang, atau sekitar 46,8 persen dari keseluruhan pegawai Pemprov Jambi.

Besarnya proporsi PPPK tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pengelolaan dan pembiayaan PPPK akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap struktur belanja daerah.

“Angkanya cukup besar. Karena itu, perubahan kebijakan PPPK tidak boleh dilihat hanya dari sisi penghematan anggaran, tetapi juga harus dihitung dampaknya terhadap pelayanan publik dan keberlanjutan pembiayaan daerah,” ujar Ivan.

Dua Skenario: Rp179 M hingga Rp200,6 M

Dalam skenario dasar, apabila yang dialihkan terutama guru PPPK, potensi pengurangan beban belanja daerah diperkirakan sekitar Rp179 miliar per tahun. Angka tersebut setara sekitar 4,71 persen dari total belanja APBD.

Sementara dalam skenario maksimal, apabila seluruh PPPK yang memungkinkan—termasuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis—ikut dialihkan menjadi kewenangan pusat, potensi pengurangan belanja dapat mencapai sekitar Rp200,6 miliar per tahun, atau sekitar 5,28 persen dari total belanja APBD. Namun, Ivan menegaskan angka Rp200,6 miliar tersebut harus ditempatkan sebagai potensi penghematan bruto, bukan otomatis menjadi ruang fiskal bersih. (*)

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts