KILAS JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, secara langsung membawa aspirasi masyarakat Jambi ke Gedung DPR RI pada Selasa, 30 September 2025.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, sebuah badan baru yang dibentuk untuk menjembatani suara rakyat dari seluruh penjuru Indonesia.
Dalam pertemuan resmi tersebut, BAM menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Provinsi Jambi yang dalam beberapa bulan terakhir aktif melakukan aksi demonstrasi di wilayah Jambi.
Delegasi ini membawa “Manifesto 17+8”, yang berisi poin-poin tuntutan masyarakat terhadap berbagai isu sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Satu tuntutan utama yang disampaikan adalah permintaan agar 8 anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi membuka ruang dialog secara rutin dengan masyarakat, termasuk elemen BEM, OKP, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya.
“Minimal satu kali dalam sebulan harus ada pertemuan terbuka. Supaya keresahan rakyat bisa langsung disampaikan dan ditindaklanjuti,” tegas satu perwakilan aliansi dalam forum tersebut.
Dalam dialog ini, isu Reformasi Agraria menjadi perhatian khusus. Perwakilan aliansi menyoroti absennya RUU Agraria dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), meski persoalan agraria di Provinsi Jambi dinilai semakin kompleks.
Mereka mengingatkan agar meski belum masuk Prolegnas, pemerintah dan DPR tidak abai terhadap konflik-konflik agraria yang terjadi, terutama yang menyangkut hak tanah warga, kawasan hutan, dan penggusuran lahan oleh korporasi.
Ketua BAM Ahmad Heryawan, menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat Jambi dan menyatakan siap menindaklanjuti berbagai isu yang disampaikan.
“Kami mencatat semua isu, baik yang bersifat nasional seperti Satgas PKH, pengangkatan tenaga honorer, kawasan hutan, maupun isu spesifik Jambi seperti jalan batu bara dan konflik lahan,” ujar Ahmad Heryawan.
Sementara itu, H Bakri, anggota DPR RI Dapil Jambi, turut merespons aspirasi yang disampaikan, terutama terkait jalan tambang batu bara, desa yang masuk kawasan hutan, pengembangan UMKM, hingga transparansi informasi publik dan perlindungan terhadap aktivis.
Bakri juga menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan anggota DPR RI lainnya dari Dapil Jambi guna menjadwalkan pertemuan rutin dengan masyarakat Jambi.
Di akhir pertemuan, M Hafiz Fattah menegaskan komitmennya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk terus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah pusat.
“Kami siap memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat dan stakeholder demi perbaikan serta kebersamaan ke depan. Tidak boleh ada suara rakyat yang tak terdengar,” pungkasnya. (*)
