KILAS JAMBI – Lembaga Nalar Loka Indonesia kembali menghadirkan ruang dialektika publik melalui sebuah talk show bertajuk “Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD? Menimbang Masa Depan Demokrasi Daerah.” dengan menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari. Rabu, 18 Februari 2026, di Cafe U, Telanaipura, Kota Jambi.
Feri Amsari, akademisi dari Universitas Andalas ini dikenal konsisten mengawal isu konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Dalam pemaparannya, ia mengurai secara komprehensif aspek konstitusional, dinamika politik, serta implikasi demokratis dari dua model pemilihan kepala daerah tersebut.
Diskusi berlangsung dalam suasana intelektual dan argumentatif. Tema yang diangkat bukan sekadar wacana teknis pemilihan, melainkan menyentuh substansi arah demokrasi lokal di masa depan. Apakah pilkada langsung tetap menjadi instrumen partisipasi rakyat yang paling otentik? Ataukah mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efektif dalam menekan biaya politik dan konflik horizontal?
Menurut Feri Amsari, perdebatan ini harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Demokrasi, tegasnya, bukan hanya soal prosedur memilih, tetapi bagaimana memastikan akuntabilitas, representasi, dan legitimasi kekuasaan berjalan selaras.
Dalam diskusi tersebut Feri Amsari juga menyinggung kenapa Jokowi menginginkan Prabowo dua periode, kenapa banyak politisi menginginkan agar ada pilkada langsung.
Dalam pemaparannya, Feri Amsari yang dikenal vokal mengawal isu-isu konstitusi, pemilu, dan demokrasi mengurai secara komprehensif aspek konstitusional, dinamika politik, hingga implikasi demokratis dari dua model pemilihan kepala daerah tersebut.
“Karena politisi tidak nyaman dengan pilkada langsung. Sebab tidak bisa diatur,” katanya.
“Orang akan memilih apa yang dia rasa nyaman, bahkan jika uang bermain,” sambungnya.
Menurutnya, perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis prosedural.
Ia menegaskan bahwa isu ini harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Diskusi ini diikuti akademisi dari UIN Jambi, Universitas Jambi, aktivis lingkungan Feri Irawan, mahasiswa, jurnalis, serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan, mulai dari persoalan politik uang, polarisasi sosial, hingga tantangan otonomi daerah di era kontemporer.
Suasana intelektual yang terbangun menjadikan forum ini sebagai ruang refleksi bersama untuk merawat nalar publik agar tetap jernih dalam menimbang arah demokrasi lokal. Perdebatan yang muncul tidak hanya mempertajam argumen, tetapi juga membuka perspektif baru mengenai desain demokrasi yang ideal bagi Indonesia.
Ketua Lembaga Nalar Loka Indonesia Siti Masnidar mengatakan, melalui kegiatan ini, Nalar Loka Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang-ruang dialog yang mencerahkan.
“Di tengah dinamika politik nasional dan daerah, merawat akal sehat publik menjadi sebuah keniscayaan,” katanya.
“Sebab demokrasi yang sehat hanya dapat lahir dari masyarakat yang berpikir kritis, rasional, dan berani berdiskusi secara terbuka,” sambungnya.
Menurutnya, Nalar Loka Indonesia akan konsisten menggelar dialog dengan berbagai macam tema. (*)
