KILAS JAMBI – Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, melakukan langkah proaktif demi meningkatkan kualitas hunian warganya. Didampingi sejumlah jajaran, Bupati Dillah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pertemuan strategis ini bertujuan agar Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mendapatkan porsi maksimal dalam program pembangunan dan perbaikan rumah nasional tahun anggaran 2026.
Dalam audiensinya, Bupati Dillah memaparkan data bahwa saat ini terdapat sekitar 3.741 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 93 desa dan kelurahan di Tanjabtim. Kondisi ini menjadi penyumbang utama stigma kawasan kumuh, terutama di lima kecamatan prioritas.
”Kami berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan rumah subsidi bisa digelontorkan secara masif ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Dillah kepada Menteri yang akrab disapa Bang Ara tersebut.
Meski Pemkab telah melakukan berbagai aksi pengentasan seperti program terpadu sanitasi dan perbaikan infrastruktur lingkungan, namun jumlah tersebut dinilai belum menjawab signifikan kuantitas penyelesaian masalah permukiman tanpa dukungan pusat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif “jemput bola” yang dilakukan Bupati Dillah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan pengentasan kemiskinan.
”Penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif, bukan secara parsial,” tegas Menteri Ara. Ia menekankan bahwa penataan ke depan harus menyentuh infrastruktur pendukung secara utuh, bukan sekadar membangun fisik bangunan semata.
Langkah proaktif Bupati Dillah ini diprediksi akan mempercepat realisasi target pengentasan kawasan kumuh di wilayah pesisir Jambi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian PKP yang saat ini menitikberatkan pada koordinasi langsung dengan kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan data dan lahan bagi program perumahan rakyat. (vin)
