KILAS JAMBI – DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (30/3) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi tahun anggaran 2023 dan Penyampaian Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang sebelumnya disampaikan Gubernur Jambi.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza dan Burhanudin Mahir dan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dan sejumlah OPD dilingkup Pemerintahan Provinsi Jambi.
Dalam paripurna itu, masing-masing juru bicara dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPj Gubernur Jambi tahun anggaran 2023. Hampir semua fraksi menyoroti terkait dengan pembangunan multiyears dan persoalan batu bara.
“Fraksi kami menyampaikan terkait dengan berapa jumlah tambang batu bara di Provinsi Jambi dan kami juga mendorong agar pemerintah dapat meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan jalur khusus batu bara,” kata Abdul Khafid Moein, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Khafid Moein mengatakan Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi menilai bahwa banyak masukan dan regulasi yang telah di tetapkan namun dinilai jalan di tempat tanpa pelaksanaan.
“Kami menilai bahwa banyak aturan atau regulasi yang dibuat namun terkesan lambat dalam mengimpelementasikan regulasi yang ada,” tambahnya.
Senada dikatakan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hakiman. Ia menyebut fraksinya mendorong pemerintah Provinsi Jambi untuk menjalankan komitmen dan mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.
“Fraksi kami mendorong Pemprov untuk terus menjalankan komitmen dan upaya percepatan pembentukan jalan khusus batu bara agar pertumbuhan ekonomi dan produksi batu bara semakin meningkat,” paparnya.
Kemudian Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Ivan Wirata menyampaikan bahwa fraksinya menyoroti terkait dengan angka kemiskinan di Provinsi Jambi yang dinilai masih cukup tinggi.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Fauzi Ansori mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi yang dianggap berhasil menekan angka inflansi.
Sementara Juru Bicara Fraksi PAN, Hamdani menyampaikan bahwa fraksinya mengingatkan kepada pemerintah terkait dengan harga bahan pokok terutama jelang lebaran. Fraksi PAN meminta agar harga bahan pokok betul-betul diperhatikan.
Fraksi PKB pada kesempatan itu menyarankan kepada pemerintah Provinsi Jambi agar semua pegawai di tempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Pada pandangan masing-masing fraksi terhadap nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2023, Fraksi PPP-Berkarya, dengan Juru Bicara Rusdi, kemudian Fraksi Nasdem-Hanura dengan juru bicara Mashuri mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan proyek-proyek multiyears yang tengah berjalan.
“Kami mengingat kepada pemerintah Provinsi Jambi terkait multiyears yang tinggal beberapa bulan lagi dan dua item yang paling signifkan yaitu Islamic Center dan stadion, kita meminta pengawasan Dinas PUPR ditingkatkan lagi terutama finishing,” kata Juru Bicara PPP-Berkarya, Rusdi.
Usai melaksanakan agenda penyampaian pandangan masing-masing fraksi, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 oleh Gubernur Jambi yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.(*)
