KILAS JAMBI – Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, melakukan kunjungan kerja strategis ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat sinergi riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis data dan teknologi.
Kunjungan ini menitikberatkan pada pemanfaatan riset terapan BRIN yang dinilai relevan dengan kebutuhan riil Provinsi Jambi, mulai dari pengawasan tata ruang, mitigasi bencana, hingga transformasi pertanian, kesehatan, dan tata kelola desa.
Dalam pertemuan tersebut, Ivan Wirata menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan dukungan teknologi yang konkret dan operasional, bukan sekadar konseptual.
“Kolaborasi dengan BRIN menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dorong Dashboard Pengawasan Wilayah Jambi pada sektor tata ruang dan kebencanaan,” kata Ivan, Rabu (04/03/26).
Ivan dan Rombongan Komisi I juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan wilayah berbasis teknologi. Salah satu fokus utama adalah peluang pemanfaatan platform GEOMIMO. Ivan Wirata secara khusus menggali kemungkinan agar Pemprov Jambi dapat menjadi Pengguna Dedikasi Khusus, sehingga memiliki dashboard mandiri untuk memantau tata ruang, hotspot lahan gambut, serta risiko bencana secara real-time.
Pihak BRIN menjelaskan bahwa platform GEOMIMO memang dirancang fleksibel dan dapat dikustomisasi melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sistem ini mampu mengintegrasikan: Data satelit global (JAXA, ESA, NOAA), Sensor lapangan berbasis IoT, Laporan petugas melalui aplikasi mobile.
Dengan integrasi tersebut, dashboard khusus Jambi nantinya berpotensi menghadirkan analisis spasial real-time, visualisasi interaktif, hingga sistem peringatan dini kebakaran lahan gambut.
Ivan juga menekankan kesiapan Jambi untuk menyediakan infrastruktur sensor lapangan sebagai bagian dari integrasi sistem berbasis kecerdasan buatan milik BRIN.
Digital Twin untuk Mitigasi Banjir Batanghari
Isu banjir Sungai Batanghari menjadi perhatian serius dalam diskusi. Komisi I menanyakan kesiapan teknologi Digital Twin Kota untuk memodelkan potensi luapan sungai di wilayah perkotaan Jambi.
BRIN menyatakan memiliki model banjir presisi yang mampu mensimulasikan genangan secara interaktif, termasuk integrasi dengan jaringan drainase mikro perkotaan. Melalui skema kolaborasi, BRIN membuka peluang pendampingan teknis yang mencakup: Penyusunan model hidrologi, Integrasi data topografi digital, Pelatihan SDM BPBD dan Dinas PUPR.
Teknologi ini juga memungkinkan simulasi skenario “what-if”, seperti dampak peningkatan curah hujan atau pembangunan tanggul, yang dinilai sangat membantu DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran pengendalian banjir.
Hilirisasi Riset Sawit dan Smart Farming
Sebagai provinsi sentra perkebunan, Jambi mendorong percepatan adopsi teknologi pertanian presisi. Komisi I menaruh perhatian pada riset Deep Learning untuk penghitungan pohon sawit otomatis. Menanyakan kapan teknologi tersebut siap diuji coba di perkebunan Jambi guna membantu sinkronisasi data luas tanam dan potensi pajak daerah. Selain itu, rombongan juga menggali skema transfer teknologi Smart Farming dan Nanobubble bagi petani hortikultura.
BRIN merespons positif dan membuka peluang kolaborasi melalui BRIDA Jambi, termasuk kemungkinan hibah teknologi, pendampingan riset, serta integrasi program dengan dukungan APBD.
Pemetaan Penyakit Berbasis Data BPJS
Pada sektor kesehatan, Komisi I menekankan pentingnya pemanfaatan data administratif untuk meningkatkan efisiensi belanja kesehatan daerah. Salah satu usulan strategis adalah analisis spasial data klaim BPJS Kesehatan.
BRIN menyampaikan kesiapan membantu pengolahan data sejak 2015 menggunakan metode statistik lanjut berbasis spasial. Hasilnya berupa peta risiko penyakit hingga level wilayah terkecil, yang dapat menjadi dasar penempatan tenaga medis dan alokasi anggaran kesehatan secara lebih presisi. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan program nasional Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan.
Percepatan Penanganan Stunting Digital
Komisi I turut menanyakan kesiapan instrumen penapisan keluarga berisiko stunting yang dikembangkan BRIN. Pihak BRIN menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang fleksibel dan dapat diintegrasikan melalui mekanisme API ke aplikasi layanan kesehatan daerah. Instrumen yang mengikuti standar WHO itu ditargetkan siap digunakan secara luas pada 2025. Bahkan mendorong agar Jambi dapat menjadi provinsi percontohan (pilot project) implementasi sistem tersebut.
e-Voting untuk Desa Terpencil
Dalam sektor demokrasi desa, diskusi mengerucut pada implementasi e-Voting untuk Pilkades serentak di Jambi. Tantangan konektivitas di wilayah terpencil menjadi perhatian utama.
BRIN menjelaskan bahwa sistem e-Voting mereka telah dirancang tetap berfungsi secara offline (luring) saat pemungutan suara. Data tersimpan aman di perangkat TPS dan dilindungi enkripsi tingkat tinggi. Selain itu tersedia audit trail fisik (VVPAT) sebagai jaminan transparansi. Rekapitulasi elektronik baru dilakukan saat perangkat berada di area dengan jaringan, sehingga meminimalkan risiko kegagalan akibat blank spot.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pintu masuk kerja sama konkret antara Pemerintah Provinsi Jambi, BRIDA Jambi, dan BRIN. Ivan Wirata menegaskan bahwa DPRD siap mendorong dukungan regulasi dan penganggaran agar kolaborasi riset tidak berhenti pada tataran wacana.
“Jambi ingin melompat lebih cepat melalui kebijakan berbasis data riset dan teknologi. Karena itu, sinergi dengan BRIN harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” tegasnya. (OYI/*)
