Connect with us

Jambi

Temui Pengurus KNPI, Safrial: Legalitas Harus Jelas Bila Terkait Anggaran Daerah

Published

on

Suasana pertemuan Bupati Safrial dan Pengurus KNPI Tanjab Barat, foto: humas tjb

KILAS JAMBI – Sejumlah pengurus carateker Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Tanjung Jabung Barat melaksanakan silaturrahim dan audiensi dengan Bupati Safrial. Rombongan pengurus beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) Tanjab Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi, Iqbal Linus dan Ketua Carateker KNPI Tanjab Barat Riki Amir Sakib ini diterima oleh Bupati di Ruang Rapat Bupati, Jumat (20/12).

Dalam audiensi tersebut, dibahas beberapa permasalahan dan isu kepemudaan termasuk permasalahan adanya dualisme kepengurusan organisasi yang notabene merupakan wadah tempat bernaungnya OKP-OKP tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Safrial menjelaskan bahwa pemerintah akan bersikap netral dan tidak akan memihak salah satu pihak. Namun dirinya menegaskan jikalau terkait dengan pengalokasian anggaran daerah untuk KNPI maka legalitas organisasi harus jelas agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap kedua belah pihak segera duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Karena jika ini nantinya berkenaan dengan alokasi anggaran daerah maka legalitas harus jelas,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan Bupati Safrial, Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi Iqbal Linus juga menyatakan legalitas adalah hal yang terpenting sebagai modal dasar suatu organisasi. Menurut Iqbal, bicara legalitas adalah bicara soal hukum dan Institusi yang terkait secara langsung adalah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (KEMENKUMHAM).

“Soal legalitas itu sebenarnya perkara gampang. Cek saja ada apa tidak SK Kemenkumham dari organisasi tersebut,” kata Iqbal.

Di akhir pembicaraan, Bupati Safrial menambahkan idealnya KNPI itu menaungi OKP-OKP yang resmi dan aktif dalam kegiatan kepemudaan. Program-program dari berbagai OKP yang ada mestinya menjadi acuan bagi KNPI dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga bila ada kerjasama kemitraan dengan pemerintah, kegiatan-kegiatan yang diajukan telah lebih dulu dilakukan sinkronisasi.

“Kita kan punya banyak OKP-OKP seperti HMI, PMII, GP Anshor, Pemuda NU dan lain-lain yang saya liat cukup aktif dalam kegiatan kepemudaan. Nah KNPI harus merangkul yang seperti itu agar fungsi organisasi bisa berjalan dan tidak vakum,” katanya. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *