Connect with us

Jambi

Safrial: Alokasi APBD Provinsi Harus Sepadan dengan Kontribusi Daerah

Published

on

Bupati Tanjab Barat Safrial memaparkan tentang dampak DBH Migas terhadap pembangungan Kabupaten Tanjab Barat/ foto: Hms Tanjabbar

KILAS JAMBI – Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial berharap agar Pemerintah Provinsi Jambi bisa mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sepadan dengan kontribusi masing- masing kabupaten/kota.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Diskusi Hulu Migas yang mengusung tema “Peran Dana Bagi Hasil (DBH) Dalam Mendukung Pembangunan Daerah”, di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Kamis (27/6).

“Kita ini kan daerah penerima DBH Migas terbesar di Provinsi Jambi, jadi harapan kita pemerintah provinsi bisa kucurkan dana APBD yang sepadan,” katanya.

Memaparkan tentang “Dampak DBH Migas Terhadap Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Bupati Safrial secara gamblang menjelaskan betapa pentingnya kontribusi DBH Migas yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar kedua di daerah yang dipimpinnya.

Di depan pihak SKK Migas dan peserta diskusi, Bupati Safrtial juga menyampaikan jika hingga saat ini Pemkab terus berupaya agar putra-putri daerah bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Saat ini lanjutnya, Pemkab telah melaksanakan MoU dengan PEM AK Migas Cepu agar anak-anak daerah bisa belajar menimba ilmu di sana.

“Tahun ini kami minta jatah 20 orang anak daerah untuk belajar di Akademi Migas Cepu. 10 orang dibiayai oleh APBD dan 10 orang sisanya dibiayai oleh Petrochina, jadi daerah kami tidak hanya dapat polusi saja,” kata Safrial.

Ditambahkan Safrial, dirinya selalu siap membentangkan ‘karpet merah’ kepada investor dengan catatan bisa menyerap tenaga kerja asli daerah minimal 50 persen.

“Itu konsekuensi logis, orang di wilayah kami mengambil Migas dan kami juga tidak hanya jadi penonton,” tegasnya.

Selain Safrial, diskusi juga menghadirkan Dr Halilul Khairi selaku Deputi Otonomi Daerah Intitusi Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri, Heru Windarto selaku Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas dan Rudi Hartono selaku Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *