KILAS JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) inisiatif, Selasa 1 Agustus 2017. Sebagai tahapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rapat digelar pukul 09.00 WIB, dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Bungo, Sekretaris Daerah Bungo, H Ridwan Is, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan seluruh Camat di Kabupaten Bungo.

Rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bungo, Syarkoni Syam dan didampingi H Kamal. Rapat paripurna membahas Ranperda Inisiatif. Namun belum tuntas dibahas, dan akan kembali digelar pada pekan depan dengan pembahasan yang sama.

Pimpinan DPRD Bungo, Syarkoni Syam menegaskan, Paripurna digelar merupakan tahapan PP Nomor 18 Tahun 2017. Hasil rapat paripurna ini akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2017 nantinya.

"Rapat kali ini bertujuan untuk menindaklanjuti keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD. Hasilnya nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan PP," kata Syarkoni.

Ridwan Is, Sekretaris Daerah Bungo mengatakan, Ranperda akan dikaji pemerintah kabupaten. “Kalau sudah dari pusat, pasti sudah dipertimbangkan dengan matang,” kata Ridwan Is.

Pemerintah Kabupaten Bungo kata Ridwan mendukung keputusan pemerintah pusat dan kabupaten. (adv)

KILAS JAMBI - Sebagian besar masyarakat mendesak Gubernur Jambi, Zumi Zola agar membangun jalur khusus batubara tahun ini. Pencabutan Perda Batubara oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peluang kepada mobil angkutan batubara beroperasi 24 jam.

Selain itu, gubernur didesak melanjutkan pembangunan jalur khusus batubara yang mangkrak. Padahal mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) telah melakukan ground breaking (pemancangan) dan peletakan batu pertama Jumat (10/7/2015) lalu, di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Proyek pembangunan jalan khusus Sarolangun-Batanghari-Muaro Jambi tersebut dikerjakan oleh PT SInar Anugerah Sukses (SAS), yang juga memiliki tambang batubara di Kabupaten Sarolangun.

"Kalau mereka beroperasi 24 jam jalan akan rusak lebih cepat. Angka kecelakaan akan meningkat dan masyarakat yang akan menjadi korban. Jadi jalur khusus angkutan batubara ini, memang solusi tepat. Tidak ada alasan tidak dilanjutkan," kata Haviz warga Kabupaten Batanghari kepada Kilasjambi.com, Jumat 29 Juli 2016.

Ia mengatakan jalur khusus batubara itu sepanjang 108 kilometer dengan lebar 30 meter. Selain tidak menggangu jalan umum, jalur ini akan mempercepat pengangkutan batubara ke pelabuhan.

Menurutnya, tidak ada alasan PT SAS untuk menolak membangun jalan, karena cadangan batubara Jambi mencapai 800 juta metrik ton. Kemudian baru habis pada 2040 mendatang, jika produksi terus sekitar 40-50 juta ton/tahun.

Kalau Perda batubara dibatalkan ada 120 perusahaan batubara dengan mobil angkutan hampir 1.000 unit menyerbu jalanan umum Jambi. Mereka beroperasi dengan muatan melebihi tonase jalan di siang maupun malam hari.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Darat, Dishub Jambi, Amsyarnedi mengatakan belum ada lonjakan jumlah angkutan batubara dan perubahan mobil pengangkut batubara. Semua masih normal meskipun perda batubara telah dicabut Mendagri.

Namun, pihaknya memprediksi angkutan batubara yang beroperasi selama 24 jam, akan merusak jalan 100 kali lebih cepat. Kemudian akan meningkatkan angka kecelakaan hingga 1.000%. Menurutnya, sebelum Perda batubara ditertibkan hampir setiap hari terjadi kecelakaan dan demo kerusakan jalan.

"Adanya perda ini mengurangi kerusakan jalan, mobilnya juga kita atur dan semakin tertiblah. Seperti misalnya mereka harus jalan malam dan sebagainya. Angka kecelakaan turun," tutupnya.

[wen]

 

KILAS JAMBI - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan mengecam Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) karena hanya menghapus satu Peraturan Daerah (Perda). Padahal menurutnya ada banyak Perda yang mendiskriminasi perempuan tubuh subur di Aceh dan Makasar.

"Sayangnya, hanya satu Perda Diskriminatif yang dibatalkan Kemdagri. Padahal, hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 389 perda diskriminatif yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy di Jakarta, seperti dilansir, Nusanews.com, Sabtu (25/06/2016).

Ia mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah (Mendagri) untuk meninjau kembali dan membatalkan sejumlah kebijakan daerah yang mendiskriminasi perempuan. Pasalnya dari 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah dibatalkan tidak menyasar tubuh, ekspresi, dan ruang gerak perempuan.

Menurut dia, pemerintah lebih memperhatikan kepentingan para investor dari pada hak dasar perempuan untuk tidak didiskriminasi dan dilindungi dari kekerasan, terutama pemerkosaan. Ada banyak Perda di Aceh dan Makassar yang menyenangkan para pemerkosa.

Hasil investigasi Solidaritas Perempuan bersama perempuan akar rumput di Aceh dan Makassar menemukan bahwa keberadaan beberapa peraturan yang menyasar tubuh, ekspresi, dan ruang gerak perempuan turut berkontribusi pada menguatnya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Ia mencontohkan, hal yang memberatkan dari Qanun Jinayat yang diterapkan di Aceh, yakni, empat pasal yang salah satunya pasal terkait dengan perkosaan, dimana korban perkosaan justru dibebankan dengan menyediakan alat bukti.

Terlebih, lanjutnya, korban perkosaan juga mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan sulitnya penyediaan alat bukti dan saksi. Sementara pelaku perkosaan dapat terbebas dari hukuman hanya dengan sumpah.

Hal ini, menurut dia, akan berpotensi mereviktimisasi korban perkosaan.

Selain di Aceh, ia mengatakan Makassar juga memiliki Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hukum Cambuk di desa Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada pasal I misalnya definisi zina yang digunakan menafikan perkosaan maupun kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sehingga korban kekerasan seksual justru dapat terkena hukum cambuk.

Menurut dia, Solidaritas Perempuan bersama perempuan akar rumput telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah meninjau kembali dan membatalkan berbagai kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan melanggar ketentuan perundang-undangan di atasnya.

Untuk diketahui, aktifis perempuan ini telah telah melakukan dialog dengan Kemdagri, Kemkumham, KPPPA, Kementerian Agama hingga Judicial Review ke Mahkamah Agung. Bahkan di dalam dialog, Kementerian Dalam Negeri menyatakan komitmennya untuk menangani bahkan membatalkan Perda diskriminatif.

[wen]

KILAS JAMBI - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempublis 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan maupun direvisi. Pemprov Jambi nampaknya belum bereaksi atas pencabutan 39 Perda miliknya. Mungkinkah Perda bernuansa Islam (Prostitusi) selamat?

Pencabutan Perda ini, menurut Mendagri Tjahyo Kumolo hanya seputar Perda perizinan, restribusi, pajak, pengelolaan barang daerah. Namun banyak pihak mengaitkan pencabutan Perda ini berkorelasi dengan upaya untuk melemahkan Islam.

Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi, M Jaelani yang mengatakan belum ada keterangan tertulis secara resmi dari kementrian terkait penghapusan Perda tersebut. Sehingga dirinya belum bisa memastikan terkaitan penghapusan Perda berbau Islam.

"Tunggu saja. Hanya perda-perda perizinan, pajak, distribusi dan lainnya yang dicabut. Belum tahu, ada tidak Perda bernuansa Islam kita yang dicabut," terangnya kepada Kilasjambi.com, Rabu 22 Juni 2016.

Selanjutnya dia merinci untuk Perda yang dihapus atau direvisi yakni Pemprov Jambi ada 4 Perda kemudian Kabupaten Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi masing-masing ada 3 Perda.

Untuk Perda yang terbanyak dicabut pada Kota Sungaipenuh ada 6 Perda kemudian disusul Pemkab Tanjab Barat ada 5 Perda. Di bawahnya ada Pemkab Batanghari, Tanjab Timur, dan Pemkot Jambi yang masing-masing 4 Perdanya dicabut.

Terakhir, Pemkab Sarolangun dan Tebo masing-masing hanya dua Perda.


[wen]

KILAS JAMBI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi.

Daftar 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi itu dipublikasikan oleh Kemendagri melalui websitenya www.kemendagri.go.id pada Selasa (21/6/2016). Pada sisi kanan atas website Kemendagri, ada 'PERDA Batal' yaitu daftar perda yang dibatalkan pemerintah dan bisa didownload.

Secara rinci, dari 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi itu sebanyak 1.765 adalah perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri. Kemudian 111 peraturan atau putusan Mendagri yang dicabut atau revisi oleh Mendagri dan 1.267 perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menegaskan bahwa tidak ada Perda bernuansa Islam yang masuk perda yang dibatalkan atau direvisi pemerintah. Hal itu menyusul kasus Perda Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang diturunkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota.

"Siapa yang hapus, tidak ada yang hapus. Organisasi keagamaan kan ada fatwanya, saya kira pemerintah manapun ikut bagaimana fatwa MUI, majelis agama yang lain. Tidak masalah," ucap Tjahjo Rabu (15/6).

"Aceh mau terapkan syariat Islam itu boleh. Namun penerapan di Aceh mau diterapkan di Jakarta, pasti enggak bisa," imbuhnya.

Pencabutan Perda itu diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (13/6) lalu. Jokowi menyebut 3.143 perda atau perkada itu bermasalah karena secara umum menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan.

Jokowi merinci perda yang dibatalkan itu meliputi perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, perda yang menghambat kemudahan berusaha, dan perda yang bertentangan dengan praturan dan perundangan yang lebih tinggi.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan yang memiliki daya saing," ucap Presiden Jokowi Senin (13/6) lalu.

[wen]

KILAS JAMBI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten bersama ulama dan tokoh masyarakat Banten mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk menjatuhkan sanksi kepada Ibu Saeni karena telah melanggar Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pekat dengan tetap membuka wartegnya pada siang hari di bulan Ramadan.

"Harus ditindak lanjuti dalam koridor hukum, penegakan hukum itu sendiri suatu hal yang wajar. Buat apa perda dibuat, kalau dibiarkan (pelanggarnya)," Kata Ketua Bidang (Kabid) Komunikasi Data dan Informasi MUI Banten, KH Zainal Abidin Sujai, kepada wartawan, di Kota Serang, Jumat (17/06/2016).

Jika sanksi pada Perda tersebut tak dilaksanakan, lanjut dia, maka tak menutup kemungkinan akan banyak 'Saeni' lain yang ikut serta melanggar aturan.

"Tidak menutup kemungkinan nanti (orang) lain berbuat seperti itu. Karena (Saeni) kemarin saja tidak diapakan-apakan, upaya penegakan hukum harusnya tetap berjalan," tegasnya.

Diketahui, dalam Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pekat, tertulis sanksi bagi pelanggarnya yakni pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

[del]

KILAS JAMBI - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Kemendagri mempublikasikan 3.143 Perda yang dibatalkan beserta alasan pembatalannya ke publik.

Pembatalan Perda bernuansa intoleran dianggap bermasalah dan memicu polemik. Publikasi dilakukan agar kebijakan pembatalan tidak menjadi wacana yang konstruktif dan isu liar belaka.

"Saya minta Kemendagri publikan nama-nama Perda yang dibatalkan. Biar masyarakat tidak bingung. Kemudian jelaskan, kenapa pula dibatalkan," kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris seperti dilansir Nusanews.com, Jumat 17 Juni 2016.

Fahira mengatakan, dirinya dibanjiri pertanyaan masyarakat, apakah Perda yang melarang total miras seperti yang ada di Cirebon dan Papua juga dibatalkan. Untuk itu, dirinya meminta Kemendagri mempublikasikan daftar Perda yang dibatalkan beserta alasannya secara jelas dan rinci.

Menurut Fahira, dirinya mendukung kebijakan Pemerintah mengevaluasi dan membatalkan Perda-Perda bermasalah karena menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi serta menghambat proses perizinan dan investasi, kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Faktanya, lanjut Fahira, memang banyak Perda yang bermasalah terutama terkait proses perizinan dan penarikan retribusi yang memberatkan masyarakat dan idealnya memang Pemerintah Pusat harus mengevaluasi. Tetapi jika pembatalan itu kepada Perda yang dianggap intoleran apalagi Perda pelarangan total miras, Pemerintah harus punya alasan kuat baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis termasuk kearifan lokal daerah tersebut, dan alasan ini yang belum dijelaskan oleh Kemendagri secara rinci.

“Sampai tahap ini, saya masih yakin tidak ada Perda yang melarang total miras yang dibatalkan. Karena memang, hemat saya, Perda miras ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saya sangat berharap, Perda pelarangan total miras tidak ada di dalam daftar 3.143 Perda yang dibatalkan,” kata Senator Jakarta ini melalui keterangan tertulisnya pada Islamedia, Jumat.

Saat ini, lanjut tambah Fahira, aturan Pemerintah Pusat soal Miras adalah Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ada poin khusus dalam Perpres ini, dimana kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur peredaran miras dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal (Pasal 7 ayat 4). Artinya daerah tidak hanya punya wewenang membuat perda yang mengatur miras, tetapi juga diberi ruang untuk membuat perda pelarangan total miras sesuai kearifan lokalnya. Kedua, Permendag No.06/2015 yang melarang total semua minimarket/toko pengecer di Indonesia menjual segala jenis minol.

“Itulah kenapa Papua membuat Perda Anti Miras yang mengharamkan segala aktivitas dan semua jenis miras di daerahnya, karena memang sesuai dengan karekterisik masyarakatnya yang religius dan Perpres juga membolehkan,” ujar Fahira yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras ini.

[wen]

KILAS JAMBI - Sebagian provinsi di Indonesia dengan lantang menyuarakan penolakan pencabutan perda-perda bernuansa Islam oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gubernur Jambi, Zumi Zola tengah menunggu kepastian pencabutan perda tersebut.

"Mendagri akan memberikan sosialisasi terkait pencabutan Perda. Jadi kita belum tahu, Perda mana yang akan dicabut. Kita tunggu hasilnya," kata Zola kepada Kilasjambi.com, Jumat 17 Juni 2016.

Ia tidak menampik telah mengetahui ada 3.143 perda yang telah dibatalkan pemerintah pusat. Namun dirinya meyakini kalau Perda yang dibatalkan hanya seputar masalah investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan.

Sementara itu, pencabutan Perda bernuansa Islam telah mendapatkan perlawanan dari ulama di seluruh pelosok negeri. Mulai dari ujung Sumatera Aceh sampai dengan Sumatera Barat. Selanjutnya ada Bangka Belitung dan Banten.

“Di Ranah Minang, Pencabutan Perda yang berisikan petunjuk Syariat seperti berjilbab dan lainnya berati menyentuh marwah orang Minangkabau yang telah memancangkan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Prinsip hidup itu telah dipakai sebelum Negara ini dimerdekakan,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar melalui akun Faceboknya, Rabu (15/6/2016).

“Karena itu, kebijakan pencabutan itu harus diabaikan bahkan harus dilawan!,” tegasnya.

Dimana menurut pengasuh pesantren Al Nadwah li Izzat al Islam ini, jika pencabutan perda syariat dipaksakan, maka pemerintah pusat menjadi penyebab kehancuran Indonesia.

Karenanya, ia menyeru para ulama untuk merapikan shaf menghadapai kemungkinan terburuk. Hal ini untuk mempertahankan tegaknya marwah sebagai Umat dan sebagai orang Minang.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyedi Ansharullah menantang Kemendagri untuk membuktikan jika ada Perda intoleran di Padang.
Mahyeldi menegaskan, perda yang mewajibkan busana muslimah hanya berlaku bagi yang beragama Islam. Pun dengan Perda yang berisi kewajiban baca tulis Al Quran juga hanya berlaku bagi siswa muslim. Sedangkan Perda larangan Miras, perda itu dibuat untuk melindungi warganya.

Selanjutnya, kalangan ulama dan pelajar Provinsi Banten misalnya, dengan tegas menolak rencana penghapusan Perda Nomor 2 Tahun 2010, tentang aturan jam operasional warung makan di Kota Serang.

Salah satu elemen yang menolak rencana tersebut, yakni Perguruan Islam Al-Khaeriyah di Kota Cilegon, yang berusia 100 tahun. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Pemuda Al-Khaeriyah (HPA), Hikmatullah Syam'un bahkan menyebut Pemerintah Pusat terkesan ingin mencampuri semangat otonomi daerah.

"Spirit Perda itu ingin menata masyarakat. Kalau Pemerintah Pusat mau mencabut Perda tersebut, maka terkesan pusat mencampuri semangat otonomi yang diamanatkan Undang-undang," kata Hikmat Kamis (16/6/2016).

Ia mencontohkan, polemik Perda aturan buka warung makan siang hari saat bulan Ramadhan, yang merupakan kearifan lokal masyarakat di Kota Serang.

"Masyarakat Kota Serang dengan sejarah dan kultur ke Islaman yang dimiliki, tentu ingin menghormati tradisi itu. Mereka harmonis dan sangat menjunjung tinggi dengan nilai-nilai itu," tutupnya.

[wen]

KILAS JAMBI - Apabila Peraturan Daerah tentang wisata sungai dan danau disahkan DPRD Kota Jambi. Setiap bangunan yang berada di pinggir sungai wajib menghadap ke sungai.

"Selama ini kalau kita lihat bangunan yang dipinggir sungai itu hanya membelakangi sungai. Nanti kalau sudah ada peraturannya, bagian depan bangunan rumah harus menghadap ke sungai," kata Walikota Jambi, Syarif Fasha kepada Kilasjambi.com, Jumat 17 Juni 2016.

Ia menjelaskan salah satu poin dalam Perda tersebut setiap bangunan rumah di kawasan pinggir Sungai Batanghari harus menghadap ke arah sungai. Lebih rinci, untuk seluruh rumah masyarakat, mal, perusahaan, maupun tempat usaha lainnya.

Menurutnya, jika kawasan bantaran Sungai Batanghari dan permukiman di pinggiran danau sudah dikembangkan dengan konsep tersebut, maka itu bisa menjadi kawasan wisata dan berpeluang menjadi ikon kota.

Selain itu, Fasha mengaku pihaknya saat ini tengah menyusun desain penataan kawasan objek wisata Tanggo Rajo (Ancol) Jambi di pinggiran sungai Batanghari, yang merupakan tempat pedagang menjajakan kuliner, antara lain jagung bakar.

"Kami akan menata kembali pedagang-pedagang di sana, sehingga ke depan tidak kumuh lagi," tutupnya.

[wen]

KILAS JAMBI - Pemkot Jambi kini tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) soal pengembangan kota tepian sungai dan danau. Konsep ini bakal mirip dengan Palembang, patut ditunggu.

"Kita akan kembangkan wisata tepian sungai. Kalau Perda Waterfront city sudah jadi, semua akan kita kembangkan," kata Walikota Jambi, Syarif Fasha kepada Kilasjambi.com, Jumat 17 Juni 2016.

Ia menjelaskan salah satu poin dalam Perda tersebut setiap bangunan rumah di kawasan pinggir Sungai Batanghari harus menghadap ke arah sungai. Lebih rinci, untuk seluruh rumah masyarakat, mal, perusahaan, maupun tempat usaha lainnya.

"Selama ini kalau kita lihat bangunan yang dipinggir sungai itu hanya membelakangi sungai. Nanti kalau sudah ada peraturannya, bagian depan bangunan rumah harus menghadap ke sungai," katanya.

Menurutnya, jika kawasan bantaran Sungai Batanghari dan permukiman di pinggiran danau sudah dikembangkan dengan konsep tersebut, maka itu bisa menjadi kawasan wisata dan berpeluang menjadi ikon kota.

"Kalau sudah ada perda itu, kawasan pinggir sungai bisa kita buat sebagai kawasan wisata, mempunyai nilai ekonomis dan akan menjadi ikon baru Kota Jambi," katanya.

Selain itu, Fasha mengaku pihaknya saat ini tengah menyusun desain penataan kawasan objek wisata Tanggo Rajo (Ancol) Jambi di pinggiran sungai Batanghari, yang merupakan tempat pedagang menjajakan kuliner, antara lain jagung bakar.

"Kami akan menata kembali pedagang-pedagang di sana, sehingga ke depan tidak kumuh lagi," tutupnya.

[wen]