KILAS JAMBI - Badan Kehormatan (BK) DRPD Muarojambi menjatuhkan sangsi teguran kepada anggotanya, Muhammad Jamaah, karena diduga tiduri isteri pegawai BNN Provinsi Jambi.

"Sangsi yang diberikan yaitu peringatan tertulis, agar (Jamaah) tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Norma dalam Masyarakat" kata Junaidi Ketua BK DPRD Muarojambi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Datuk Jon ini mengataka bahwa status Jamaah saat ini masih sebagai Anggota DPRD Muarojambi.

"Kalau ada PAW (Pergantian Antar Waktu) itu kewenangan Partai, bukan kewenangan BK," tambahnya.

Sementara itu, M Jamaah usai persidangan, meski secara resmi menerima sanksi BK. Dirinya tetap menyangkal telah menggauli isteri orang.

"Secara hukum tidak ada bukti kalau saya melakukan perbuatan melanggar hukum, namun apapun keputusan yang dikeluarkan BK tetap kita apresiasi," kata Jamaah.

Keputusan yang diambil oleh BK ini, juga didukung oleh Pimpinan DPRD. Kendati demikian, dirinya tetap mengecam aksi tindakan asusila yang dilakukan anggotanya dan mengingatkan kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Meski tidak bisa dibuktikan secara Hukum, namun berduaan dengan istri orang itu (sumbang mato) dalam budaya kita," kata Fahmi Mai, Wakil Ketua DPRD Muarojambi.

Selain kasus perselingkuhan, Muhammad Jamaah juga tersangkut kasus penyelewengan Dana Bantuan Sosial dengan total kerugian negara sebanyak Rp800 juta. Seharusnya dana itu digunakan untuk bantuan bibit peremajaan karet tahun 2008, yang sampai saat ini masih disidik oleh Polres Muarojambi.

[kaharudin]

KILAS JAMBI - Setelah Polresta Jambi memastikan jika M Syaihu ditangkap bersama tujuh orang rekannya karena terlibat kasus narkoba, Kamis malam (11/8). Sekretaris DPD PDIP Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi siap memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan pergantian antar waktu (PAW).

Syaihu sendiri kader partai berlambang banteng mocong putih, menjabat sebagai Ketua DPC PDIP di Sarolangun sekaligus Ketua DPRD Sarolangun.

"Kita temukan barang bukti terhadap tersangka Abdul Hakam. Dia bilang untuk dipakai bersama-sama. Syaihu akhirnya diringkus bersama tujuh orang rekan," kata Kapolresta Jambi, Bernard Sibarani melalui Kasubag Humas, AKP Sri Kurniawati, Jumat 12 Agustus 2016.

Ia mengatakan penangkapan terjadi pada pukul 21.00 WIB tadi malam, di Jalan Kampung Bugis, RT 35 Kecamatan Kotabaru. Ada tujuh tersangka lain yakni Abdul Hakam (42), Jamaludin (22), Januar Saragih (32), Fahkrur Rozi (29), Thomas Rico (33), Morsa Berlian (25), dan Timbul Widiyo (28).

Penangkapan tersebut, sambung Sri, setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut dan petugas menemukan delapan orang mencurigakan tersebut.

Selanjutnya tersangka dibawa ke Polresta Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut. Mereka dikenakan pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi, menegaskan akan menindak tegas kader yang terlilit kasus narkoba. Hal ini termasuk pelanggaran berat sama halnya dengan korupsi dan perbuatan asusila.

"Kita sangat serius tangani kader yang bermasalah, kalau terbukti partai akan memberikan sanksi tegas," tegasnya.

[wen]

KILAS JAMBI - Kader partai Demokrat, Hasani Hamid dari daerah pemilihan (Dapil) Kerinci resmi menggusur Irmanto dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Dirinya resmi dilantik, Selasa 9 agustus 2016 melalui rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi.

Acara pengambilan sumpah Hasani Hamid dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Serta hadir pula Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi, Zoerman Manaf, dan AR Syahbandar, dan pejabat di ruang lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta para undangan lainnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi yang langsung memandu rapat paripurna istimewa mengatakan, sesuai keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.15-5751 tahun 2016 tentang pengangkatan penganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jambi.

Lanjut Cornelis, Hasani Hamid sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jambi, dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi.

Setelah di lantik, Cornelis berharap agar Hasani Hamid dapat melaksanakan amanah sebagaimana mestinya sebagai Anggota PAW DPRD Provinsi Jambi. "Selamat bertugas semoga memegang amanah menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi," Harap Cornelis.‎

Sebaliknya, Menurut Irmanto, PAW yang dikenakan kepada dirinya tidak sah dan ilegal. Diakuinya, kader partai boleh dilakukan PAW jika didakwa di atas lima tahun penjara.

Kenyataannya, Irmanto hanya diganjar tiga tahun penjara karena tersangkut kasus Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2008. Kemudian dirinya belum memperoleh surat resmi dari DPP partai Demokrat terhadap PAW dirinya.

Selanjutnya, pengurus DPD Demokrat Jambi telah menunjuk Hasani Hamid sebagai penggantinya. Atas dasar itu, dirinya berencana melaporkan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Hasan Basri Agus (HBA), dan pengurusnya yakni Efendi Hatta, Cornelis Buston, dan lainnya ke Polda Jambi.

Dia menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, menjelaskan seseorang diberhentikan sebagai anggota DPRD yang pertama meninggal Dunia, mengundurkan Diri dan diberhentikan.

"Tapi buktinya sampai saat saya tidak meninggal Dunia, tidak mengundurkan diri dan tidak diberhentikan, kecuali, kalau saya melanggar AD/ART Partai, misalnya saya terlibat kasus korupsi divonis di atas lima tahun, tapi saya hanya divonis 3 tahun," kata Irmanto, Jumat (29/7) lalu.

Ia menegaskan akan melaporkan orang yang terlibat dan memproses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Menurutnya, dalam pemberhentian seseorang tentu harus ada surat PAW dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat. Namun hingga saat ini belum ada surat dari DPP terhadap PAW dirinya tersebut.

"Akan saya laporkan kepada Polda Jambi untuk diproses hukum. Pertama Hasan Basri Agus (HBA), Effendi Hatta, Nasri umar, Cornelis Buston, Sekwan DPRD Pronvinsi yang memproses PAW saya, termasuk juga KPU. Yang jelas saya laporkan, kalau tidak di Jambi ke Kapolri juga akan saya lapor," tutupnya.

[kaharudin]

KILAS JAMBI - Anggota DPRD Provinsi, Irmanto mengancam akan menyeret mantan gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) ke penjara jika ngotot melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya.

Menurut Irmanto, PAW yang dikenakan kepada dirinya tidak sah dan ilegal. Diakuinya, kader partai boleh dilakukan PAW jika didakwa di atas lima tahun penjara.

Kenyataannya, Irmanto hanya diganjar tiga tahun penjara karena tersangkut kasus Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2008. Kemudian dirinya belum memperoleh surat resmi dari DPP partai Demokrat terhadap PAW dirinya.

Selanjutnya, pengurus DPD Demokrat Jambi telah menunjuk Hasani Hamid sebagai penggantinya. Atas dasar itu, dirinya berencana melaporkan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Hasan Basri Agus (HBA), dan pengurusnya yakni Efendi Hatta, Cornelis Buston, dan lainnya ke Polda Jambi.

Dia menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, menjelaskan seseorang diberhentikan sebagai anggota DPRD yang pertama meninggal Dunia, mengundurkan Diri dan diberhentikan.

"Tapi buktinya sampai saat saya tidak meninggal Dunia, tidak mengundurkan diri dan tidak diberhentikan, kecuali, kalau saya melanggar AD/ART Partai, misalnya saya terlibat kasus korupsi divonis di atas lima tahun, tapi saya hanya divonis 3 tahun," kata Irmanto kepada Kilasjambi.com, Jumat 29 Juli 2016.

Ia menegaskan akan melaporkan orang yang terlibat dan memproses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Akan saya laporkan kepada Polda Jambi untuk diproses hukum. Pertama Hasan Basri Agus (HBA), Effendi Hatta, Nasri umar, Cornelis Buston, Sekwan DPRD Pronvinsi yang memproses PAW saya, termasuk juga KPU. Yang jelas saya laporkan, kalau tidak di Jambi ke Kapolri juga akan saya lapor," tegasnya.

Menurutnya, dalam pemberhentian seseorang tentu harus ada surat PAW dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat. Namun hingga saat ini belum ada surat dari DPP terhadap PAW dirinya tersebut.

"Kalau memang DPP Partai Demokrat tidak menginginkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi tentu dirinya siap legowo. Tapi hingga saat ini belum laporan PAW saya. Sudah saya utuskan pengacara saya ke DPP pada minggu kemarin untuk menanyakan PAW Saya, alhamdulillah belum ada, hanya oknum DPD Partai Demokrat yang mau memberhentikan saya," ucapnya.

Selain itu, dia juga minta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungaipenuh, untuk memeriksa semua mantan anggota DPRD Kerinci periode 2009-2014, termasuk pimpinan DPRD Kerinci masa tersebut.

"Jangan hanya saya saja, kan banyak anggota Dewan dan Ketua dewan waktu itu, kenapa hanya kami saja, ini saya pertanyakan dengan Kejari, karena anggota dewanya 35 orang," tutupnya.

[wen]

KILAS JAMBI - Kasus skandal perselingkuhan yang menyeret kader PAN Tebo, berinisial HM dengan perempuan cantik kepala Paud beberapa waktu lalu sudah dingin. Namun pihak DPD PAN Tebo berjanji akan memberi sanski berat terhadap kadernya yang melanggar kode etik partai.

"Kita terus proses dan menunggu kepastian hukum. Itu pelanggaran berat karena berkaitan dengan moral. Tim investigasi partai juga akan selidiki kinerjanya selama ini," kata Ketua DPD PAN, Hamim kepada Kilasjambi.com, Selasa 26 Juli 2016.

Ia pun tidak menampik jika kadernya telah tersangkut kasus skandal perselingkuhan. Untuk itu, dirinya akan melakukan pertemuan internal secepatnya untuk membahas pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW). Hal ini perlu dilakukan untuk membersihkan nama partai.

"Jika terjadi tetap ada sanksi. Sangsi dari partai termasuk ke PAW itu tergantung dari keputusan masalah yang saat ini tengah didalami oleh tim investigasi," ujar Hamim.

Saat disinggung apakah sangsi berat atau ringan mengenai hukuman yang akan diberikan terhadap HM terkait permasalahan ini, Hamim membeberkan untuk kemungkinan besar akan diberikan sanksi berat karena mengandung erat dengan etika partai.

"Menurut kami bisa terjadi sangsi berat karena sudah melanggar etika partai," tegas Hamim.

Terpisah, Tomson yang merupakan wakil ketua pengembangan organisasi dan kaderisasi (POK) PAN yang juga ketua tim investigasi saat dikonfirmasi terkait pemanggilan HM mengaku belum ada pemanggilan terhadap HM. Namun pemanggilan dapat dipastikan akan dilakukan dalam minggu ini.

"Pemanggilan HM minggu ini karena kebetulan Sekretaris tim inestigasi sedang tidak berada di tempat," Sebutnya.

Lebih jauh dijelaskannya, terkait permasalahan HM ini bukan hanya kabar dugaan isu perselingkuhan saja yang akan diselidiki. Namun untuk perihal seperti kinerja dan segala macam tindakan HM sebagai kader serta salah satu anggota DPRD dari Fraksi PAN juga akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan kedepannya nanti.

Untuk diketahui, Tomson telah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti dugaan perselingkuhan. "Tim sedang bekerja untuk menyatakan benar atau tidaknya masalah tersebut. Tim akan memanggil HM untuk mengklarifikasikan permasalahan ini," tutupnya.

[wen]

KILAS JAMBI - Partai Gerindra masih menunggu keputusan hukum atas kasus asusila yang menimpa kadernya, Ahmad Jamaah. Setelah dipastikan bersalah, barulah Gerindra akan melakukan penggantian antar waktu (PAW).

"kasus (Jamaah) kan masih bergulir. Kami tunggu kepastian hukumnya. Setelah terbukti bersalah, langsung kita PAW, kata Sekretaris DPC Partai Gerindra, Elva Satria kepada Kilasjambi.com, Senin 18 Juli 2016.

Ia mengatakan kasus asusila yang menimpa kadernya masih diproses secara hukum dan hingga kini memang masih terus bergulir. Dirinya pun menegaskan belum ada tindakan pemecatan dari kursi anggota DPRD dan belum dinonaktifkan dari kader partai.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap kadernya tersebut belum ada kejelasan, karena pengadilan belum memutuskan. Jika sudah ada kepastian hukum yang dijatuhkan kepada Jamaah. Pihak Gerindra akan memberhentikannya ‎ dari partai kemudian akan di PAW kan.

"Masih dalam pembahasan internal partai untuk PAW-nya, yang jelas suara di bawah dia ‎yang akan menggantikan," tutupnya.

[kaharudin]